Survei: Jokowi Divaksin, Efeknya Hanya Turunkan 2 Persen Penolakan Masyarakat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Presiden Jokowi meninjau vaksinasi Covid-19 massal bagi pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Dalam kegiatan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Indikator tentang tantangan dan problem vaksinasi Covid-19 menunjukkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menjadi orang pertama divaksin hanya memberikan efek 2 persen penurunan terhadap masyarakat yang menolak divaksin.

    "Efek Presiden Jokowi ada, tapi hanya 2 persen menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparannya, Ahad, 21 Februari 2021.

    Burhanuddin menjelaskan, dari temuan survei pada 1-3 Februari 2021, sebanyak 41 persen responden tidak bersedia melakukan vaksinasi Covid-19. Adapun survei pada Desember 2020, Burhanuddin mendapai ada 43 persen responden yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia.

    Menurut Burhanuddin, dengan angka 41 persen responden yang tidak bersedia divaksin akan menjadi masalah karena vaksinasi untuk kepentingan bersama.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Kemenkes Buat Empat Arahan Terkait Rencana Vaksin Mandiri

    Sementara responden yang cukup bersedia dan sangat bersedia divaksin ada sebanyak 54,9 persen. Sebanyak 4,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

    Dari 41 responden yang tidak bersedia divaksin, Burhanuddin mengungkapkan 54,2 persen di antaranya beralasan bahwa vaksin mungkin ada efek samping yang belum ditemukan atau tidak aman. Kemudian 27 persen menyatakan vaksin tidak efektif, 23,8 persen menyatakan tidak membutuhkan vaksin karena merasa sehat.

    Sebanyak 17,3 persen menyatakan tidak mau membayar untuk mendapatkan vaksin. Lalu 10,4 persen menyatakan vaksin mungkin tidak halal, sebanyak 5,9 persen menyatakan banyak orang yang akan mendapatkan vaksin sehingga tidak perlu ikut, dan 3,1 persen menyatakan tidak mau masuk persekongkolan perusahaan farmasi yang membuat vaksin.

    Survei dilakukan dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki tolerasi kesalahan sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

    Survei dilakukan pada 1-3 Februari 2021 setelah Presiden Jokowi menerima dua kali penyuntikan vaksin Covid-19. Survei dilakukan dengan menelepon 1.200 responden, yang dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung dalam rentang 2 Maret 2018-Maret 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.