KontraS Sangsi Jokowi Serius Ingin Revisi UU ITE

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar, mengaku belum melihat adanya keseriusan pemerintah merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) meski wacana sudah disampaikan Presiden Joko Widodo.

    "Mengenai keseriusan, kami belum lihat tanda-tanda itu," kata Rivanlee kepada Tempo, Selasa, 16 Februari 2021.

    Rivanlee mengatakan, ia sangsi pemerintah bakal serius merealisasikan wacana tersebut lantaran ajakan kritik Presiden Jokowi saja tidak ditangkap baik oleh pejabat publik lainnya.

    Menurut Rivanlee, ajakan kritik Presiden Jokowi ditanggapi dengan banyak dalih dari bawahannya. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, misalnya, yang berdalih bahwa tidak semua kritikan berujung laporan atau pemanggilan oleh kepolisian.

    "Terlihat juga dari pelaporan ke Novel Baswedan beberapa hari setelah ajakan kritik dari Presiden," katanya. "Itu membuat sangsi ketika Presiden menyarankan DPR untuk merevisi Undang-undang ITE."

    Baca juga: Kapolri Sebut Pasal Karet di UU ITE Sering Dipakai untuk Kriminalisasi

    Meski begitu, jika revisi dilakukan, Rivanle berharap pasal pencemaran nama baik dalam Undang-undang ITE direvisi. Sebab, kata dia, pasal tersebut seringkali digunakan untuk membungkam lawan dan sebagai upaya balas dendam.

    Ia pun meminta Presiden menahan simpatisannya untuk tak mudah melaporkan orang-orang yang mengkritik pemerintah ke polisi. "Aparat penegak hukum juga harus melakukan uji yang jelas pelaporan," kata dia.

    Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang ITE jika aturan itu dirasa tak dapat memberikan rasa keadilan. Jokowi mengatakan revisi tersebut terutama untuk menghapus pasal karet yang berpotensi multitafsir.

    "Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.