Ingin Revisi UU ITE, Jokowi: Tapi Harus Tetap Menjaga Ruang Digital Beretika

Presiden Joko Widodo berjalan untuk memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas/handout

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan meminta DPR merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jokowi mengatakan revisi tersebut terutama untuk menghapus pasal-pasal karet yang berpotensi multitafsir.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ini, karena di sinilah hulunya, hulunya ada di sini. Revisi," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.

Namun, Jokowi menyebut undang-undang ini harus tetap pada semangat awalnya. "Tentu saja kita tetap harus menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, penuh sopan santun, tata krama, dan juga produktif," katanya.

Selain itu. Ia meminta kepada jajaran TNI Polri untuk selalu menghormati dan menjunjung tinggi demokrasi serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan Indonesia adalah negara demokrasi yang menghormati kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Indonesia, kata dia, merupakan negara hukum yang harus menjalankan hukum seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat.

Baca juga: Pasal Karet UU ITE, 2 Sejoli Pembungkam Kritik

"Belakangan saya lihat semakin banyak warga masyarakat yang saling melaporkan, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan," kata Jokowi.

Meski begitu, dia melanjutkan, para pelapor itu pun memiliki rujukan hukum, salah satunya Undang-undang ITE. Jokowi mengatakan di sinilah kerepotan muncul. Ia mengaku memahami Undang-undang ITE memiliki semangat untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif. "Tetapi implementasinya, pelaksanaannya jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar jajarannya lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE. Ia mewanti-wanti Kepolisian berhati-hati menerjemahkan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir.






Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

3 jam lalu

Fadli Zon Anggap Kedekatan Prabowo dan Jokowi Tak akan Mengerucut pada Duet di Pilpres 2024

Fadli Zon menilai isu duet Prabowo - Jokowi mesti ditinjau fatsun politiknya.


Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

3 jam lalu

Persiapan Kunjungan Jokowi dan Xi Jinping, Kemenhub Tinjau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Presiden Jokowi dan Xi Jinping direncanakan meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menaiki kereta inspeksi.


Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

4 jam lalu

Soal Duet Prabowo - Jokowi di Pilpres 2024, Fadli Zon Singgung Fatsun Politik

Fadli mengatakan Prabowo tidak perlu menegaskan soal isu duet ini, mengingat para relawanlah yang melontarkan dan mendukung Prabowo-Jokowi.


Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

5 jam lalu

Sandiaga Sumringah Jokowi Sindir Pejabat Hobi Wisata ke Luar Negeri

Sandiaga berharap sindiran dan teguran Jokowi soal pilihan destinasi itu bisa dilaksanakan para pejabat dari tingkat bawah hingga atas.


Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

6 jam lalu

Putri Candrawathi Titipkan Anak ke Keluarganya, Komnas PA: Jika Tidak Mampu, Pemerintah Bisa Take Over

Jika keluarga Putri Candrawathi tidak mampu merawat anak tersebut, negara bisa mengambil alih peran orang tua.


Kapolri Listyo Sigit Pastikan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar Pekan Depan

6 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Pastikan Sidang Etik Brigjen Hendra Kurniawan Digelar Pekan Depan

Kapolri Listyo Sigit juga memastikan pelimpahan berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J berjalan lancar.


Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

8 jam lalu

Menteri PUPR Minta Pemanfaatan Bendungan Raknamo Kupang Dioptimalkan

Menteri PUPR menginstruksikan agar UPB dapat mengoptimalkan pemanfaatan Bendungan Raknamo yang telah diresmikan Jokowi pada tahun 2018 silam.


Kapolri Pastikan Ferdy Sambo cs Diserahkan ke Kejaksaan Pekan Depan

11 jam lalu

Kapolri Pastikan Ferdy Sambo cs Diserahkan ke Kejaksaan Pekan Depan

Kapolri menyatakan penyerahan tahap kedua Ferdy Sambo cs akan dilakukan pada Senin atau Rabu pekan mendatang.


Kriminolog UI Nilai Penahanan Putri Candrawathi Setelah P-21 Lebih Efisien, Ini Alasannya

13 jam lalu

Kriminolog UI Nilai Penahanan Putri Candrawathi Setelah P-21 Lebih Efisien, Ini Alasannya

Penahanan Putri Candrawathi setelah berkas dinyatakan lengkap dianggap lebih efisien karena beberapa alasan.


Putri Candrawathi Ditahan, Anggota Komisi III DPR Dukung Kapolri

15 jam lalu

Putri Candrawathi Ditahan, Anggota Komisi III DPR Dukung Kapolri

Penahanan terhadap Putri Candrawathi disebut membuktikan bahwa hukum tak hanya tajam ke bawah.