Mahfud Md Sebut Kritik dari Din Syamsuddin Terhadap Pemerintah Harus Didengar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020. Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah selalu mendengar kritik Din Syamsuddin.

    "Coba, kapan pemerintah pernah menyalahkan pernyataan Din Syamsuddin apalagi sampai memprosesnya secara hukum, tidak pernah, dan Insyaallah tidak akan pernah karena kita anggap beliau itu tokoh," ujarnya dalam sebuah video yang diterima Tempo, Ahad, 14 Februari 2021.

    Pemerintah, kata Mahfud, menganggap Din Syamsuddin sebagai tokoh kritis, yang kritik-kritiknya harus di dengar. 

    Baca: Deretan Tokoh yang Membela Din Syamsuddin

    Terlebih, kata Mahfud, dia mengenal baik sosok Din Syamsuddin. "Saya sering diskusi, kadang kala di rumah Jusuf Kalla, kadang kala di PP Muhammadiyah, kadang di undang ke kantor beliau," ujarnya.

    "Pemerintah Insyaallah tidak akan pernah menangkap orang kritis, yang diproses hukum itu orang yang nanti akan terbukti melanggar hukum. Mau kritis, tapi sebenarnya destruktif. Tapi kalau orang seperti Pak Din Syamsuddin, mana ada kita soal," lanjutnya.

    Din sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tuduhan telah melanggar disiplin PNS. Ada sejumlah argumen yang dipaparkan, salah satunya pernyataannya dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) 1 Juni 2020.

    Mahfud Md menegaskan tak akan menindaklanjuti laporan ini. "Tidak ada dari pemerintah niat sedikit pun untuk mempersoalkan kiprah pak Din Syamsuddin di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.