Soal Pelaporan Din Syamsuddin, Menag Gus Yaqut: Kritis Beda dengan Radikal

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau disapa Gus Yaqut akan memfasilitasi dialog untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia, termasuk penganut Syiah dan Ahmadiyah. Gus Yaqut juga telah mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus terkait hak beribadah kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau disapa Gus Yaqut akan memfasilitasi dialog untuk menjamin hak-hak kelompok minoritas di Indonesia, termasuk penganut Syiah dan Ahmadiyah. Gus Yaqut juga telah mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus terkait hak beribadah kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas ikut angkat bicara berkaitan dengan kasus pelaporan terhadap Din Syamsuddin. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI.

    Yaqut meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. "Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya. Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Stigma atau cap negatif, menurut Yaqut, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi atau karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain.

    “Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid,” ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Din Syamsuddin Dituding Radikal, MUI: Ada Gerakan yang Ingin Sebar Islamofobia

    Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa untuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah. “Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-sah saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang,” ujar Gus Yaqut.

    Din sebelumnya dilaporkan oleh Gerakan Antiradikalisme Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan tuduhan telah melanggar disiplin PNS. Ada sejumlah argumen yang dipaparkan, salah satunya pernyataannya dalam webinar Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadyah (MAHUTAMA) dan Kolegium Jurist Institute (KJI) 1 Juni 2020.

    Pernyataan Din yang berbunyi "Kita keluar karena rakyat memberontak, karena rakyat melakukan aksi-aksi, terutama sebagai amar ma'ruf dan nahyi munkar" dinilai bersifat agitatif dan menyiratkan hasutan kepada masyarakat untuk melakukan perlawanan secara radikal terhadap pemerintah NKRI yang sah. Selain itu, kiprah Din dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) juga turut menjadi alasan.

    KASNmenindaklanjuti laporan itu dan melimpahkan kepada Satuan Tugas PenangananRadikalismeASN. Perwakilan GARITB, ShintaMadesari mengatakan, KASN telah menyatakan DinSyamsuddin melakukan tindakan radikalisme.

    Namun, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, pemerintah tak pernah menganggap Din Syamsuddin sebagai radikal atau penganut radikalisme. Ia menyebut Din pengusung moderasi beragama atau washatiyyah Islam yang juga diusung oleh pemerintah. Bahkan, kata Mahfud, pengaduan serupa yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo juga tidak ditindaklanjuti.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.