KPK Setor Rp 699 Juta ke Negara dari Kasus Korupsi Proyek Jalan di Papua

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Setyo Budiyanto (kiri) bersama Plt Jubir KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016 di gedung KPK, Jakarta, Minggu, 10 Januari 2021. KPK menahan Ferdy Yuman karena diduga melakukan upaya menghalangi penyelidikan dengan membantu persembunyian mantan Sekretaris MA Nurhadi. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Setyo Budiyanto (kiri) bersama Plt Jubir KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) tahun 2011-2016 di gedung KPK, Jakarta, Minggu, 10 Januari 2021. KPK menahan Ferdy Yuman karena diduga melakukan upaya menghalangi penyelidikan dengan membantu persembunyian mantan Sekretaris MA Nurhadi. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan uang Rp 699 juta ke kas negara dari kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Kemiri-Depapre tahun anggaran 2015. Duit tersebut merupakan rampasan dari terpidana Komisaris PT Bentuni Energy Persada, David Manibui.

    "Jaksa Eksekusi KPK telah melakukan penyetoran ke kas negara barang rampasan berupa uang dengan jumlah total Rp 669.000.000,00 dari terpidana David Manibui," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 5 Februari 2021.

    Ali mengatakan penyetoran uang itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4607 K/Pid.Sus/2020 tanggal 25 November 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 15/PID.SUS.TPK/2020/PT.DKI tanggal 3 Juli 2020 Jo Putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 102/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 30 Maret 2020.

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan terhadap David. Tak hanya hukuman badan, hakim juga mewajibkan David membayar uang pengganti sebanyak Rp 39,5 miliar.

    "Pemidanaan tidak hanya pada aspek pidana badan sebagai efek jera namun upaya asset recovery hasil tindak pidana yang dinikmati para koruptor juga akan terus dilakukan KPK," kata Plt juru bicara KPK.

    Baca juga: Kasus Asabri, Kejagung Periksa Komite Risiko dan 4 Dirut Perusahaan Sekuritas


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sepak Terjang Artidjo Alkostar Si Algojo Koruptor

    Artidjo Alkostar, bekas hakim agung yang selalu memperberat hukuman para koruptor, meninggal dunia pada Ahad 28 Februari 2021. Bagaimana kiprahnya?