TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang diperuntukkan bagi para SDM di sektor kesehatan Kamis, 4 Februari 2021. Vaksinasi massal tersebut digelar di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Jokowi mengatakan vaksinasi massal tersebut bertujuan untuk semakin mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga kesehatan agar pemerintah dapat segera memulai pelaksanaan vaksinasi untuk tahap berikutnya.
"Meskipun di puskesmas-puskesmas dan rumah-rumah sakit di daerah sudah memulai vaksinasi, tapi kita ingin mempercepat proses vaksinasi ini sehingga tadi di Istora Gelora Bung Karno secara massal dimulai vaksinasi untuk tenaga kesehatan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, usai peninjauan.
Baca: Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19
Saat ini, sebanyak 700.266 tenaga kesehatan memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19. Jumlah tersebut mencapai kurang lebih 45 persen dari target sebesar 1,5 juta tenaga kesehatan.
"Inilah yang ingin kita kejar sehingga kita bisa segera memulai yang di luar tenaga kesehatan. Kita harapkan vaksinasi bisa dipercepat," kata Jokowi.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, menjelaskan bahwa vaksinasi massal tersebut diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan. Kurang lebih sebanyak lima ribu tenaga kesehatan ditargetkan untuk dapat mengikuti kegiatan vaksinasi massal pada hari ini.
Kegiatan vaksinasi massal serupa sebelumnya sudah pernah dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Maxi mengatakan pelaksanaan vaksinasi massal ini sekaligus persiapan untuk melakukan vaksinasi dengan jumlah peserta yang lebih besar pada tahap berikutnya. Diharapkan seluruh proses ini dapat selesai pada akhir April 2021 mendatang.
"Ini sekaligus latihan kita untuk melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal seperti ini untuk mengantisipasi vaksinasi tahap berikut untuk (tenaga) pelayanan publik yang jumlahnya ada 18 juta supaya kita terbiasa," kata dia.