Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas vaksinator menunjukkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang akan disuntikkan kepada sejumlah perwakilan pejabat pada tahap kedua vaksinasi di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Lampung, Jumat 29 Januari 2021. Vaksinasi tahap dua di Bandar Lampung ditargetkan sebanyak 9.624 dosis vaksin Sinovac bagi tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    Petugas vaksinator menunjukkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang akan disuntikkan kepada sejumlah perwakilan pejabat pada tahap kedua vaksinasi di Kantor Pemkot Bandar Lampung, Lampung, Jumat 29 Januari 2021. Vaksinasi tahap dua di Bandar Lampung ditargetkan sebanyak 9.624 dosis vaksin Sinovac bagi tenaga kesehatan di Kota Bandar Lampung. ANTARA FOTO/Ardiansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani menyebut bahwa besaran insentif bagi tenaga kesehatan Covid-19 untuk 2021 belum ditetapkan. Pemerintah, kata Askolani, akan mengupayakan insentif tenaga kesehatan untuk 2021 tetap sama dengan tahun sebelumnya.

    "Bahwa sekarang ini kami sedang dalam tahap konsolidasi dan me-review dengan teman-teman Kemenkes. Dari tahap itu, update-nya belum ditetapkan," ujar Askolani dalam konferensi pers bersama Kementerian Kesehatan, Kamis, 4 Februari 2021.

    "Kami tegaskan bahwa insentif nakes di awal tahun ini akan kami jaga sama dengan (besaran insentif) 2020," ujar dia.

    Pemerintah, ujar Askolani, sudah melakukan refocusing dan realokasi akan belanja-belanja di kementerian/lembaga yang tidak mendesak untuk dialihkan untuk kegiatan penanganan Covid-19.

    "Sehingga anggaran penanganan kesehatan untuk  2021 ini akan diupayakan lebih besar dari 2020. Untuk rinciannya, kami masih melakukan konsolidasi dengan teman-teman Kementerian Kesehatan," tuturnya.

    Baca juga: Menkes Budi Gunadi Upayakan Insentif Tenaga Kesehatan Tak Berkurang

    Sebelumnya, Tempo memperoleh salinan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor: S-65/MK.02/2021 tentang insentif bagi nakes Covid-19 untuk 2021. Dalam surat itu tertera, insentif bagi dokter spesialis sebesar Rp7.500.000, peserta PPDS Rp6.250.000, dokter umum dan gigi Rp5.000.000, bidan dan perawat Rp3.750.000, tenaga kesehatan lainnya sebesar Rp2.500.000. Sementara itu, santunan kematian per orang sebesar Rp300.000.000.

    Jika dibandingkan dengan tahun lalu, besaran insentif nakes 2021 ini turun hingga 50 persen. Adapun tahun 2020, besaran insentif untuk dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum/dokter gigi Rp 10 juta, bidan atau perawat Rp 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya Rp 5 juta. Sementara santunan kematian bagi tenaga medis yang meninggal karena tertular corona masih tetap sama sebesar Rp300.000.000.

    Rencana pemotongan insentif bagi nakes ini kemudian diprotes banyak pihak.

    "Pemotongan insentif sangat ironis di tengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan sudah tembus lebih dari 1 juta kasus. Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi,” ujar Anggota Komisi IX DPR F-PKS, Kurniasih Mufidayati lewat keterangan tertulis, Kamis, 4 Februari 2021.

    Belakangan, Kementerian Keuangan menyebut bahwa besaran insentif tenaga kesehatan seperti tertera dalam surat Menteri Keuangan itu belum ditetapkan dan akan ditinjau ulang bersama Kementerian Kesehatan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.