Cegah Intervensi Politik, Imparsial Usul Pergantian Kapolri Tanpa Lewat DPR

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Imparsial Al Araf (tengah), Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri (kanan), dan Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra (kiri) memberikan keterangan pers untuk menyikapi kebijakan penataan organisasi TNI, di kantor Imparsial, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta pemerintah untuk mengkaji rencana kebijakan penempatan prajurit TNI di Kementerian dan promosi pangkat, jabatan baru serta perpanjangan pensiun bintara dan tamtama. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Direktur Imparsial Al Araf (tengah), Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri (kanan), dan Koordinator Peneliti Imparsial Ardi Manto Adiputra (kiri) memberikan keterangan pers untuk menyikapi kebijakan penataan organisasi TNI, di kantor Imparsial, Jakarta, 6 Februari 2019. Imparsial meminta pemerintah untuk mengkaji rencana kebijakan penempatan prajurit TNI di Kementerian dan promosi pangkat, jabatan baru serta perpanjangan pensiun bintara dan tamtama. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Imparsial Al Araf mengusulkan proses pergantian Kapolri tidak perlu persetujuan DPR untuk meredam intervensi politik kekuasaan. "Seharusnya pemilihan Kapolri cukup diangkat presiden," kata Al Araf dalam diskusi bertema Institusi Polri, Kepemimpinan Baru Dan Masa Depan Demokrasi, Rabu, 3 Februari 2021.

    Araf berujar DPR bertugas mengawasi yang diangkat presiden. Tetapi faktanya, DPR ikut mengangkat Kapolri. Sehingga, parlemen secara tidak langsung juga sebagai tim sukses pemenangan Kapolri.

    "Sulit mendapat harapan akan mengawasi secara efektif kalau dia juga terlibat dalam proses pengangkatan. Di sisi lain juga rentan ruang politisasi," ujarnya.

    Hal yang dikhawatirkan dengan adanya persetujuan DPR, Araf menuturkan, bahwa orang-orang di dalam Polri akan berasumsi harus melakukan lobi-lobi ke partai politik supaya bisa jadi Kapolri.

    ADVERTISEMENT

    Saran lainnya, Araf menilai Komnas HAM, KPK, dan Kompolnas perlu diperkuat agar bisa menjadi lembaga eksternal yang baik untuk menata kelembagaan Polri dari luar.

    Baca Juga: Paripurna DPR Setujui Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.