TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional.
"Ada gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam pidato politiknya di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.
Baca: SBY Prihatin Ada Polarisasi Tajam Dalam 4 Tahun Terakhir
AHY mengatakan, menurut kesaksian sejumlah kader di pusat, daerah, dan cabang terdapat manuver segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
AHY menyebutkan, gabungan pelaku gerakan ini ada lima orang. Yaitu 1 kader aktif, 1 kader yang selama 6 tahun ini tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena menjalani hukuman korupsi, 1 kader yang keluar 3 tahun lalu, dan 1 orang nonkader yang merupakan pejabat tinggi pemerintahan.
"Pimpinan yang melapor merasa tidak nyaman dan menolak ketika dihubungi mengajak penggantian Ketua Umum Partai Demokrat," katanya.
Menurut AHY, ajakan dan permintaan dukungan mengganti paksa dirinya dari jabatan Ketum Partai Demokrat dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung dalam komunikasi. Tujuannya agar Demokrat menjadi kendaraan politik untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024. "Pengambilalihan posisi Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai capres pemilu 2024 mendatang," ujar AHY.
AHY mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum mendapat penjelasan dari istana soal tudingan AHY tersebut.
FRISKI RIANA
