ISSES: Pembentukan Komponen Cadangan Jangan Tergesa-Gesa

Reporter

Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan Upacara Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT Ke-74 TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Oktober 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai rencana pembangunan Komponen Cadangan (Komcad) oleh pemerintah terlalu terburu-buru. Ia menyebut masih banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum Kementerian Pertahanan memulai eksekusi rencana ini.

"Meski diperlukan, pembentukan Komcad ini tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Dia tidak sangat mendesak," kata Khairul saat dihubungi Tempo, Selasa, 26 Januari 2021.

Khairul mengatakan Komcad memang merupakan implementasi amanat konstitusi soal hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pembelaan negara, yang kemudian diterjemahkan dalam sebuah sistem yang disebut sebagai sistem pertahanan semesta (Sishanta). Karena manifestasi amanat konstitusi, ia pun mengatakan Komcad memang dibutuhkan.

Namun Khairul menilai pemerintah seharusnya lebih dulu merumuskan kebutuhannya terlebih dahulu dengan matang dan bijak. Apalagi pembangunan Komcad ini juga mestinya didahului dengan penguatan komponen pendukung (Komduk).

Baca: Perpres 8/2021 Diteken, Jokowi Dorong Realisasi Komponen Cadangan

Dalam Komduk, ia mengatakan ada kelompok warga terlatih seperti purnawirawan TNI/Polri, Menwa, Satpam, Satpol PP, Polsus, Linmas hingga anggota ormas yang dapat dipersamakan dengan warga terlatih. Banser dan Kokam misalnya. Selain itu, kelompok tenaga ahli sesuai profesi dan keahlian yang ditekuni dan kelompok warga lainnya seperti Veteran dan ASN juga masuk dalam Komduk ini.

"Apakah Kemhan sudah melakukan pendataan, pemilahan, pemilihan dan verifikasi terkait jumlah Komduk yang kita miliki? Menwa, Satpam, Banser, Kokam dan lain-lainsatpan itu ada berapa se Indonesia? Pengelolaan Komduk ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan jika hendak membangun Komcad," kata Khairul.

Karena itu ia menyarankan pemerintah lebih dulu membangun komunikasi dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga sembari menyiapkan regulasi-regulasi turunan yang dibutuhkan dalam pengelolaan Komponen Cadangan. "Saran saya, ketimbang buru-buru mengumumkan rencana rekrutmen Komcad, lebih baik Kemenhan merapikan dulu basis data potensi sumber daya nasional yang dibutuhkan dan harus dikelola untuk kepentingan pertahanan negara," kata Khairul.






Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

11 jam lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

2 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

4 hari lalu

Menpan RB Umumkan Rekrutmen CASN 2023 bakal Dibuka untuk Umum, Bagaimana Formasinya?

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023 akan dibuka untuk umum. Bagaimana formasinya?


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

5 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

6 hari lalu

Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

Prabowo mengatakan kuliah di Unhan tidak dipungut biaya sepeser pun dan tidak ada rekomendasi.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

6 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

7 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

8 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

8 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

10 hari lalu

Prabowo Subianto: Senjata Indonesia adalah Cintanya Rakyat kepada Republik

Prabowo mengatakan keberadaan komando cadangan yang terbentuk saat ini merupakan kali pertama dalam sejarah Indonesia.