Perpres 8/2021 Diteken, Jokowi Dorong Realisasi Komponen Cadangan

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo memberi hormat ketika memimpin upacara HUT ke-75 TNI di Istana Negara Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Pada peringatan HUT ke-75 TNI, Presiden Joko Widodo mendukung transformasi organisasi TNI harus selalu dilakukan dengan dinamika lingkungan strategis sesuai dengan dinamika ancaman dan perkembangan teknologi militer. ANTARA FOTO/Biro Pers/Kris/handout

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Perpres diteken pada tanggal 6 Januari 2021.

Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 sudah tidak sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara untuk tahun 2020-2024, sehingga perlu diganti.

Dalam Kebijakan Umum yang tertuang di Pasal 2, dijelaskan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara, pembangunan komponen cadangan terus didorong oleh pemerintah.

"Implementasi sistem pertahanan negara pada kekuatan darat, laut, dan udara dengan merealisasikan pembangunan komponen cadangan dan komponen pendukung," tulis Pasal 2 ayat a, seperti dikutip Tempo dari JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 25 Januari 2021.

Selain itu, kemampuan pertahanan negara juga didorong ke pengembangan dan implementasi konsep pertahanan pulau-pulau besar. Selain itu, ada juga penerapan akuntabilitas, transparansi, dan bebas dari korupsi di dalam manajemen anggaran pertahanan.

Poin lainnya adalah pembangunan postur TNI Indonesia yang mempunyai kemampuan daya tangkal strategis dan mobilitas tinggi untuk diproyeksikan di dalam dan luar wilayah yurisdiksi NKRI, dalam rangka penegakan kedaulatan dan melindungi kepentingan nasional.

Perpres ini juga mendorong revitalisasi industri pertahanan sebagai produsen alat peralatan pertahanan dan keamanan yang maju, kuat, mandiri, dan berdaya saing guna memenuhi kebutuhan pertahanan negara.

Selain itu, Perpres juga terus mendorong peningkatan kerja sama internasional di bidang pertahanan dan keterlibatan dalam misi perdamaian dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga internasional lainnya, dalam rangka ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

Terakhir, peningkatan kemampuan pertahanan nirmiliter yang dilaksanakan oleh kementerian di luar bidang pertahanan, lembaga, dan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Pertahanan Negara, Sipil Bisa Jadi Komponen Cadangan TNI






Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

7 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Klaim Dampak Ekonomi IKN ke Warga Lokal, Stok Beras 2 Tahun Sebelum Ekspor

Bank Indonesia menyebut dampak pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah dirasakan warga setempat.


Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

16 jam lalu

Airlangga Hartarto Klaim KIB Paling Tahu Keberlanjutan Ekonomi Pasca-Jokowi

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hanya KIB yang paling paham soal keberlanjutan ekonomi pasca-Presiden Joko Widodo.


Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

22 jam lalu

Raih Penghargaan International Rice Research, Jokowi Klaim Produksi Beras Tahun Ini 10,2 Juta Ton

Jokowi menjelaskan, terjaganya stok beras di Tanah Air merupakan hasil dari pembangunan infrastruktur penyokong pertanian sejak tahun 2015.


7 Mobil Kepresidenan Dipamerkan di Sarinah, Ada Buick Hingga S600

23 jam lalu

7 Mobil Kepresidenan Dipamerkan di Sarinah, Ada Buick Hingga S600

Mobil kepresidenan dari masa ke masa telah dipamerkan di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, dalam rangka menyambut HU RI ke-77.


Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

1 hari lalu

Terpopuler Sepekan: Tarif Baru Pulau Komodo Ditunda, Sri Mulyani Minta BBM Dikendalikan

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepekan antara lain tentang penundaan penerapan harga baru tiket masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar, NTT.


Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

1 hari lalu

Timnas U-16 Indonesia Juara Piala AFF, Presiden Jokowi: Kado HUT Kemerdekaan

Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Timnas U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022.


Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

2 hari lalu

Prabowo Subianto Umbar Pujian untuk Jokowi: Sejarah Akan Catat, Salah Satu Presiden Terbaik

Prabowo Subianto kembali mengenang saat awal dirinya masuk ke pemerintahan Presiden Jokowi.


Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

2 hari lalu

Jokowi Batal Buka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur

Presiden Jokowi dipastikan batal membuka Jambore Nasional Pramuka di Cibubur, Jakarta Timur yang akan digelar mulai 14 Agustus 2022.


Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

2 hari lalu

Prabowo: Gerindra Bisa Bekerja Sama dengan Siapa pun di Republik Ini

Prabowo bercerita, keputusannya saat itu bergabung dengan pemerintahan Jokowi berdasarkan insting. Jokowi diyakini sebagai sosok negarawan.


Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

2 hari lalu

Jokowi Belum Tentukan MenPAN RB Baru Pengganti Tjahjo Kumolo

Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini belum ada nama pengganti MenPAN RB yang baru pengganti Tjahjo Kumolo.