Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pembentukan Komponen Cadangan Ditunda

Reporter

Editor

Amirullah

Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan upacara, Asops Dankormar Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto. (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Okotber 2019. Acara tersebut mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan rencana pemerintah yang baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Mereka menilai, rencana Kementerian Pertahanan mengimplementasikannya lewat perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara, belum terlalu penting.

"Kami memandang pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan langkah yang terburu-buru, mengingat tidak hanya urgensi, pembentukannya saja dipertanyakan," ujar koalisi dalam keterangannya, Selasa, 26 Januari 2021.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah lembaga non profit. Mereka adalah Imparsial, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, HRWG, KontraS, PBHI, IDeKA Indonesia, Centra Inisiative.

Bahkan, mereka menyebut kerangka pengaturannya di dalam UU PSDN juga memiliki beberapa permasalahan yang cukup fundamental. Pasalnya, koalisi menilai ada beberapa poin yang mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi.

"Jika rencana tersebut tetap dipaksakan, keberadaan komponen cadangan bukannya akan memperkuat pertahanan negara, tapi sebaliknya memunculkan masalah-masalah baru," kata koalisi.

Koalisi mengakui, pembentukan Komponen Cadangan memang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Namun mereka meminta pembentukan komponen ini tetap dijalankan dengan mempertimbangkan sekala prioritas agenda reformasi sektor keamanan, terutama pembangunan TNI.

Mereka menegaskan pembangunan TNI merupakan komponen utama yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Mulai dari modernisasi alutsista yang tertatih-tatih karena anggaran yang terbatas, minimnya kesejahteraan prajurit, dan beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Pertahanan Negara, Sipil Bisa Jadi Komponen Cadangan TNI

Karena itu, koalisi menilai pemerintah salah kaprah dan jelas melakukan militerisasi dengan mempercepat implementasi lewat PP No. 3 Tahun 2021 tentang PSDN. "Seharusnya, Presiden melakukan legislative review terhadap UU ini sebelum UU ini diimplementasikan," kata mereka.

Jika memang pembentukan komponen cadangan tetap didorong, koalisi mengusulkan sebaiknya fokus melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) saja dan tidak perlu menjadikan masyarakat secara umum sebagai bagian objek dari pelatihan dasar kemiliteran.

"Jumlah PNS yang cukup besar dapat menjadi potensi untuk komponen cadangan, serta kontrol terhadap PNS pasca pelatihan juga lebih terukur ketimbang masyarakat secara umum," kata Koalisi.






Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

12 jam lalu

Panglima TNI Yudo Margono Meminta Prajurit PPRC Jangan Sampai Melanggar HAM

Panglima TNI Laksmana Yudo Margono meminta kepada seluruh prajurit PPRC TNI untuk tidak melanggar hukum dan HAM.


Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

3 hari lalu

Buwas Usul Tunjangan PNS Kembali dalam Bentuk Beras: Kualitasnya Bagus, Saya Berani Jamin

Buwas baru-baru ini mengusulkan agar pegawai negeri sipil (PNS) serta anggota TNI dan Polri kembali menerima tunjangan dalam bentuk beras. Kenapa?


Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

5 hari lalu

Deputi Administrasi Setjen DPR Minta ASN Tingkatkan Profesionalisme dan Moralitas

Sebanyak 71 CPNS dan 31 pejabat fungsional Setjen DPR RI dilantik


Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

5 hari lalu

Penerima Beasiswa LPDP 2023 Ditargetkan 7.000 Orang, Ini Tanggal-tanggal Proses Seleksinya

Direktur Utama LPDP Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto menyatakan, jumlah penerima beasiswa LPDP ditargetkan sebanyak 7.000 orang pada 2003.


Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

8 hari lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Berharap Agar Seluruh Pelaku Mutilasi 4 Warga Papua Bisa Dihukum Berat

Koalisi Masyarakat Sipil menilai vonis yang dijatuhkan kepada salah satu pelaku mutilasi 4 warga Papua merupakan angin segar bagi keluarga korban.


Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

8 hari lalu

Prabowo Ingin Bangun Kampus Universitas Pertahanan di Luar Jawa

Prabowo mengatakan kuliah di Unhan tidak dipungut biaya sepeser pun dan tidak ada rekomendasi.


Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

9 hari lalu

Pegawai Negeri Disebut Sejahtera, Ini Rincian Gaji ASN

Gaji ASN di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. Jika dirasa masih kurang itu karena ada cicilan utang alias kreditan.


Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

10 hari lalu

Dari 3.414 Jadi 3 Klasifikasi Jabatan, Kemenpan RB Sederhanakan Jabatan Pelaksana ASN

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan 3.414 nomenklatur jabatan pelaksana menjadi 3 klasifikasi jabatan.


Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

11 hari lalu

Begini Ciri Pelat Nomor Mobil Dinas Anggota TNI dan Polri yang Asli

Begini tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang digunakan mobil dinas anggota TNI dan Polri. Apa ciri pelat nomor yang digunakannya?


Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

12 hari lalu

Demo Perangkat Desa di DPR Berakhir, Kapolres: Kondusif

Massa demo perangkat desa bubar setelah 50 orang perwakilan PPDI diterima Komisi II di Gedung DPR/MPR RI.