Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pembentukan Komponen Cadangan Ditunda

Reporter

Editor

Amirullah

Inspektur upacara, Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Komandan upacara, Asops Dankormar Kolonel (Mar) Y. Rudy Sulistyanto. (kiri) melakukan inspeksi jajaran pasukan saat Upacara Perayaan HUT TNI ke-74 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 5 Okotber 2019. Acara tersebut mengangkat tema TNI Profesional Kebanggaan Rakyat. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan rencana pemerintah yang baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Mereka menilai, rencana Kementerian Pertahanan mengimplementasikannya lewat perekrutan dan pelatihan Komponen Cadangan Pertahanan Negara, belum terlalu penting.

"Kami memandang pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara merupakan langkah yang terburu-buru, mengingat tidak hanya urgensi, pembentukannya saja dipertanyakan," ujar koalisi dalam keterangannya, Selasa, 26 Januari 2021.

Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri dari sejumlah lembaga non profit. Mereka adalah Imparsial, ELSAM, LBH Pers, SETARA Institute, HRWG, KontraS, PBHI, IDeKA Indonesia, Centra Inisiative.

Bahkan, mereka menyebut kerangka pengaturannya di dalam UU PSDN juga memiliki beberapa permasalahan yang cukup fundamental. Pasalnya, koalisi menilai ada beberapa poin yang mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi.

"Jika rencana tersebut tetap dipaksakan, keberadaan komponen cadangan bukannya akan memperkuat pertahanan negara, tapi sebaliknya memunculkan masalah-masalah baru," kata koalisi.

Koalisi mengakui, pembentukan Komponen Cadangan memang menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Namun mereka meminta pembentukan komponen ini tetap dijalankan dengan mempertimbangkan sekala prioritas agenda reformasi sektor keamanan, terutama pembangunan TNI.

Mereka menegaskan pembangunan TNI merupakan komponen utama yang masih menyisakan pekerjaan rumah. Mulai dari modernisasi alutsista yang tertatih-tatih karena anggaran yang terbatas, minimnya kesejahteraan prajurit, dan beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas.

Baca juga: Jokowi Terbitkan PP Pertahanan Negara, Sipil Bisa Jadi Komponen Cadangan TNI

Karena itu, koalisi menilai pemerintah salah kaprah dan jelas melakukan militerisasi dengan mempercepat implementasi lewat PP No. 3 Tahun 2021 tentang PSDN. "Seharusnya, Presiden melakukan legislative review terhadap UU ini sebelum UU ini diimplementasikan," kata mereka.

Jika memang pembentukan komponen cadangan tetap didorong, koalisi mengusulkan sebaiknya fokus melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) saja dan tidak perlu menjadikan masyarakat secara umum sebagai bagian objek dari pelatihan dasar kemiliteran.

"Jumlah PNS yang cukup besar dapat menjadi potensi untuk komponen cadangan, serta kontrol terhadap PNS pasca pelatihan juga lebih terukur ketimbang masyarakat secara umum," kata Koalisi.






Menjadi PNS, Profil Ni Nengah Widiasih Peraih Medali Pertama Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020

1 hari lalu

Menjadi PNS, Profil Ni Nengah Widiasih Peraih Medali Pertama Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020

Ni Nengah Widiasih beserta ratusan atlet lainnya mengambil sumpah sebagai PNS di Lingkungan Kemenpora. Berikut profil dan sederet pestasinya.


Polres Bogor Ungkap Motif Pembunuhan Bendahara KONI oleh Anggota TNI AU

2 hari lalu

Polres Bogor Ungkap Motif Pembunuhan Bendahara KONI oleh Anggota TNI AU

Satreskrim Polres Bogor membongkar motif pembunuhan Bendahara KONI yang didalangi oleh anggota TNI AU.


Atlet Paralimpiade Tokyo 2020 Ni Nengah Widiasih Menjadi PNS di Kemenpora

2 hari lalu

Atlet Paralimpiade Tokyo 2020 Ni Nengah Widiasih Menjadi PNS di Kemenpora

Ni Nengah Widiasih beserta ratusan atlet lain meraih penghargaan dan kesetaraan sebagai PNS di lingkungan Kemenpora. Atlet paralimpiade ini bahagia.


Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

3 hari lalu

Jokowi Tolak Usul Luhut Soal Penempatan Militer Aktif di Kementerian

Presiden Jokowi menolak usul Menko Marinvest Luhut Binsar Pandjaitan soal penempatan TNI di kementerian dan lembaga negara. Belum mendesak.


Tidak Asal Copot, Begini Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

4 hari lalu

Tidak Asal Copot, Begini Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS

Secara spesifik, tata cara mutasi PNS diatur dalam Peraturan BKN RI Nomor 5 Tahun 2019 bergantung pada jenis mutasi yang dilakukan. Apa syaratnya?


KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

6 hari lalu

KontraS: Wacana TNI Menjabat di Kementerian Mengkhianati Reformasi

KontraS menilai wacana yang dilontarkan Luhut Binsar Pandjaitan problematis, sebab kontraproduktif terhadap semangat profesionalisme militer.


Tak Banyak yang Tahu, Inilah Perbedaan Pistol TNI dan Polri

7 hari lalu

Tak Banyak yang Tahu, Inilah Perbedaan Pistol TNI dan Polri

Sebagai dua instansi yang akrab dengan penggunaan senjata api, TNI dan Polri memiliki dua jenis standar pistol yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula.


Kronologi Daihatsu Terios Pelat RFH Palsu Tabrak 2 Polisi di Tol Pancoran

7 hari lalu

Kronologi Daihatsu Terios Pelat RFH Palsu Tabrak 2 Polisi di Tol Pancoran

Polda Metro Jaya ungkap kronologi kecelakaan di Tol Pancoran, Jakarta Selatan yang melibatkan anggota PJR Ditlantas PMJ dan pengemudi Daihatsu Terios.


Sederet Senjata Canggih yang Dipakai TNI dan Tentara AS di Latihan Super Garuda Shield 2022

7 hari lalu

Sederet Senjata Canggih yang Dipakai TNI dan Tentara AS di Latihan Super Garuda Shield 2022

Saah satu senjata yang dipakai dalam latihan Super Garuda Shield 2022 yaitu Black Hornet berharga hingga Rp250 juta


Australia Pertama Kali Gabung di Latihan Militer Garuda Shield

9 hari lalu

Australia Pertama Kali Gabung di Latihan Militer Garuda Shield

Latihan militer Garuda Shield 2022 resmi dibuka pada 3 Agustus 2022 lalu. Latihan ini untuk meningkatkan respons dan kerja sama militer.