TEMPO.CO, Jakarta - Lapor Covid-19 dan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) menyerukan bahwa layanan kesehatan khususnya di Pulau Jawa dalam kondisi genting. Lonjakan kasus Covid-19 yang tak terkendali membuat rumah sakit tak mampu menampung pasien.
Situasi ini dinilai mempengaruhi keselamatan masyarakat karena terhambatnya upaya penanganan segera, baik bagi pasien Covid-19 maupun selain Covid-19. Relawan tim Bantu Warga Lapor Covid-19, Tri Maharani mengatakan tanda-tanda kolapsnya layanan kesehatan sebenarnya sudah terindikasi sejak September 2020.
Tanda-tanda ini disebutnya mereda saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. "Menjelang pertengahan November saat pelaksanaan pilkada serentak dan libur Nataru memperburuk ketidakmampuan RS menampung pasien," kata Tri Maharani dalam keterangan tertulis, Jumat, 15 Januari 2021.
Lapor Covid-19 mencatat, sejak akhir Desember 2020 hingga awal Januari 2021, setidaknya ada 23 laporan kasus pasien Covid-19 ditolak rumah sakit karena penuh, pasien meninggal di perjalanan, serta meninggal di rumah karena ditolak di rumah sakit. Contohnya, salah satu keluarga pasien di Depok melaporkan, pada 3 Januari lalu anggota keluarganya meninggal di taksi daring setelah ditolak di sepuluh rumah sakit rujukan Covid-19.
Lapor Covid-19 juga menemukan bahwa di lapangan sistem rujuk antarfasilitas kesehatan tak berjalan baik. Sistem informasi kapasitas rumah sakit pun tidak berfungsi. Banyak warga yang memerlukan penanganan kedaruratan kesehatan akibat terinfeksi Covid-19 tidak mengetahui harus ke mana.
Lapor Covid-19 menilai kondisi ini pun diperparah dengan permasalahan sistem kesehatan yang belum kunjung diatasi. Di antaranya keterbatasan kapasitas tempat tidur, minimnya perlindungan tenaga kesehatan, dan tidak tersedianya sistem informasi kesehatan yang diperbarui secara real-time. Menurut catatan Lapor Covid-19, per Jumat, 15 Januari 2021, setidaknya 620 tenaga kesehatan meninggal akibat terpapar virus Corona.
"Jika tidak segera diatasi, semakin banyak warga meninggal hanya karena otoritas abai dalam memberikan hak atas layanan dan perawatan kesehatan," kata Tri Maharani.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan telah mengeluarkan surat edaran yang meminta rumah sakit menambah kapasitas ruangan dan tempat tidur untuk pasien Covid-19. Budi menyebut ada 14 ribu tempat tidur dari seluruh rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Namun yang dialokasikan untuk pasien Covid-19 baru sebanyak 2.700 tempat tidur atau tak sampai 12 persen.
Budi Gunadi pun telah meminta rumah sakit-rumah sakit di bawah Kemenkes untuk secara temporer menambah kapasitas tempat tidur bagi pasien Covid-19 dari 20 persen menjadi 30-40 persen. Dia mengklaim akan ada penambahan sekitar 1.400 tempat tidur baru dari kebijakan ini.
"Saya sudah bicara dengan asosiasi rumah sakit swasta dan rumah sakit daerah agar melakukan hal sama, agar bisa menampung pasien yang masuk," ujar Budi pada Selasa, 12 Januari 2021.
Senada dengan Lapor Covid-19, Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda mendorong langkah-langkah drastis oleh pemerintah agar layanan kesehatan nasional, seperti rumah sakit tidak runtuh. “Komunikasi publik yang berbasis bukti, fokus, dan tidak terdistorsi dengan narasi-narasi palsu harusnya sejak awal pandemi telah dilakukan," katanya.
Baca juga: Menkes Budi Gunadi Sadikin Kaji Vaksinasi Covid-19 Mandiri Oleh Swasta
BUDIARTI UTAMI PUTRI
