Tolak Kampanye Anti-vaksin Covid, PBNU: Pemerintah Tak Akan Mencelakakan Rakyat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PBNU, Ahmad Ishomuddin berbicara sebelum dimulainya vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, 13 Januari 2021. Foto/youtube.com

    PBNU, Ahmad Ishomuddin berbicara sebelum dimulainya vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, 13 Januari 2021. Foto/youtube.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin mengatakan vaksinasi Covid-19 sangat penting untuk mencegah wabah Corona yang melanda hampir seluruh dunia. Vaksinasi, kata dia, merupakan ikhtiar melindungi jiwa agar tetap sehat dan bisa menjalankan kehidupan. Ahmad ikut dalam vaksinasi perdana bersama Presiden Joko Widodo dan tokoh penting di Istana Merdeka, hari ini Rabu 13 Januari 2021.

    Ia melanjutkan masyarakat Indonesia perlu yakin bahwa vaksin ini telah mendapat sertifikasi halal dari MUI dan keamanannya dari Badan POM. Publik, kata dia, bisa mengikuti vaksinasi Covid-19 tanpa takut dan memiliki keraguan.

    "Kita tolak tegas kampanye anti vaksin. Kita berharap pandemi segera berakhir sehingga masyarakat Indonesia bisa pulih dari sisi ekonomi dan lainnya. Percaya lah, pemerintah tidak akan mencelakakan rakyatnya," katanya.

    Dalam kesempatan itu, hadir juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berharap seluruh prajurit TNI dan masyarakat ikut mengikuti vaksinasi covid-19. "Sukseskan vaksinasi agar kita segera terlepas dari bahaya pandemi covid," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Jenderal Idham Azis mengatakan bersama panglima TNI melaksanakan vaksinasi. "Seluruh jajaran polri bisa saksikan dan tak perlu keraguan. Ini pesan ke masyarakat Indonesia harus melaksanakan vaksinasi secepatnya keluar dari pandemi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Resepsi Pernikahan di PPKM Level 4 dan 3

    Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, atau PPKM, dengan skema level juga mengatur soal resepsi pernikahan. Simak aturannya.