TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pendidikan DPR, Debby Kurniawan, meminta pemerintah mengkaji ulang keputusan merekrut guru PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) pada tahun ini.
"Kami meminta pada pemerintah untuk bisa lebih menghargai para guru dengan mengaji ulang keputusan tersebut, sehingga CPNS untuk formasi guru masih tetap ada" kata Debby dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun 2020-2021 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 11 Januari 2021.
Debby mengatakan, keputusan tersebut terlalu terburu-buru sehingga menimbulkan kegaduhan dan penolakan berbagai pihak. Dalam raker sebelumnya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Debby mengatakan bahwa hanya membahas rekrutmen 1 juta guru PPPK pada 2021, namun tidak ada penghapusan guru CPNS.
Semestinya, kata anggota dari Fraksi Demokrat itu, pemerintah fokus pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh agar berlangsung maksimal. Sebab, melihat dampak pandemi Covid-19 yang belum usai memaksa PJJ akan berlanjut.
"Hal tersebut membuat para guru harus bekerja ekstra memberikan pembelajaran pada anak didik," katanya.
Pemerintah membuka seleksi 1 juta guru PPPK pada 2021. Lewat seleksi PPPK ini, pemerintah secara perlahan menghapus jabatan guru PNS. Tapi Kepala BKN Bima Haria Wibisana menegaskan PPPK masih termasuk aparatur sipil negara (ASN), layaknya PNS.
Di tahun 2021, seleksi untuk guru CPNS memang masih ada, tapi jumlahnya terbatas. BKN menyebut salah satu contoh jabatan tersebut yaitu kepala sekolah. Rekrutmen guru CPNS juga hanya akan dilakukan bila terjadi kekosongan jabatan kepala sekolah di suatu sekolah.
