Komisi Pertahanan DPR Minta Pemerintah Segera Usut Pemilik Drone Bawah Laut

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi drone bawah air. WIKIMEDIA COMMONS

    Ilustrasi drone bawah air. WIKIMEDIA COMMONS

    TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono meminta pemerintah segera mencari tahu pemilik drone bawah laut (UUV) di dekat Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, pada akhir tahun lalu. Sejauh ini, baru ada dugaan bahwa UUV tersebut milik pemerintah Cina.

    "Apakah itu milik Cina, Australia, kita harus pastikan dulu apakah itu benar. Cuma harus didalami dulu. Teknologinya sejauh apa," ujar Dave saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Januari 2021.

    Jika telah diketahui, Dave mengatakan pemerintah harus segera meminta penjelasan dari negara pemiliknya lewat nota diplomatik. Terlebih, drone ditemukan di jalur maritim penting Australia.

    Dave mengatakan bila memang UUV tersebut merupakan alat pengintai, perlu diketahui dulu apa saja data yang telah didapat oleh drone tersebut. Bahkan bila perlu Indonesia juga bisa mempelajari teknologi yang digunakan.

    ADVERTISEMENT

    Ia menyebut dengan luasnya wilayah perairan Indonesia, sulit untuk mengawasi sepenuhnya dengan peralatan dan teknologi yang dimiliki Indonesia saat ini.

    "Kita yang harus mempertegas, memperkuat kehadiran kita, kemampuan kita. Itu hanya bisa dengan pemerintah serius memiliki komitmen politik dan politik anggaran yang kuat, sehingga peralatan intelijen kita menguasai setiap wilayah Indonesia," kata Dave.

    Apalagi ia mengatakan wilayah perairan Indonesia banyak menarik perhatian negara asing. Sejauh ini, langkah yang diambil lebih banyak dengan menggelar kerjasama dengan militer maupun kepolisian negara tetangga untuk pengamanan. Namun dalam pelaksanaannya pun Dave melihat hal itu belum maksimal.

    "Kita tak bisa berharap dengan negara asing, kita harus memiliki kemampuan yang kuat juga, sehingga kita tak diremehkan oleh negara tetangga," kata Dave.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Terlalu Cepat Makan, Bisa Berbahaya

    PPKM level4 mulai diberlakukan. Pemerintah memberikan kelonggaran untuk Makan di tempat selama 20 menit.