Anggota DPR Minta Pemerintah Telusuri Benda Asing Diduga Drone Bawah Air

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Suasana rapat kerja Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaAnggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera mengungkap asal-usul benda asing yang diduga pesawat nir-awak (drone) bawah air. Benda tersebut memasuki perairan Indonesia pada penghujung Desember 2020.

    Benda asing itu ditemukan oleh nelayan di perairan Pulau Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan kini diamankan di Pangkalan TNI Angkatan Laut di Makassar. "Pemerintah harus serius mengungkap asal usul drone tersebut," ujar Sukamta melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 2 Januari 2021.

    Sukamta mengatakan jika benar benda itu merupakan drone yang dimiliki negara lain, maka pemerintah harus melakukan protes keras dan melakukan tindakan diplomatik yang tegas. Sebab, drone bawah air tersebut sudah masuk sangat dalam ke wilayah Indonesia.

    Dia khawatir sudah ada drone lain yang berkeliaran di wilayah Indonesia dan mengambil data-data penting geografis dan potensi laut Indonesia. "Artinya keamanan nasional kita sangat rentan," kata Sukamta.

    ADVERTISEMENT

    Selanjutnya, anggota DPR RI asal Yogyakarta itu juga meminta TNI Angkatan Laut dan Bakamla meningkatkan pertahanan teritori dengan lebih memperbanyak patroli laut, terutama di pintu-pintu masuk wilayah Indonesia. "Tentu kita tidak mau wilayah kita diobok-obok pihak asing. Oleh sebab itu kewaspadaan harus ditingkatkan dengan melakukan patroli secara ketat," kata Sukamta.

    Selain itu, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, peristiwa itu menjadi tantangan untuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar meningkatkan lagi kemampuan teknologi pertahanan, khususnya dalam penginderaan jarak jauh.

    Ia mendorong Kementerian Pertahanan mempercepat pengembangan teknologi penginderaan jarak jauh. Salah satu yang bisa dilakukan Indonesia, ujar Sukamta, ialah melalukan kerja sama dengan beberapa negara lain untuk alih teknologi, selain mendorong riset nasional untuk pengembangan teknologi yang mendukung sistem pertahanan yang handal.

    "Lebih dari itu pemerintah perlu segera perbaiki sistem keamanan teritori agar kejadian drone yang menyelundup ini tidak terulang lagi," kata Sukamta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 4 dan 3 di Jawa dan Bali, Ada 33 Wilayah Turun Tingkat

    Penerapan PPKM Level 4 terjadi di 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dan level 3 berlaku di 33 wilayah sisanya. Simak aturan lengkap dua level tadi...