Mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq Mengajukan PK

Reporter

Warga binaan Luthfi Hasan Ishaaq berjalan untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1438 H di Lapas Klas IA Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, 25 Juni 2017. Sedikitnya 2000 narapidana khusus narkoba, 39 narapidana korupsi dan sembilan narapidana terorismemendapatkan remisi khusus Idulfitri tahun 2017 dari Kemenkumham Jawa Barat. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, JakartaMantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  Luthfi Hasan Ishaaq mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap vonis 18 tahun penjara. Ia dijatuhi vonis tersebut dalam perkara penerimaan suap pengurusan kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang.

"Setelah menjalani 7 tahun pidana, pemohon menemukan alasan-alasan agar majelis Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada pemohon dengan alasan kekeliruan dan kekhilafan hakim," kata penasihat hukum Luthfi Hasan, Sugiyono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.

Luthfi Hasan yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung hadir langsung dalam sidang perdana PK tersebut. Ia tampak mengenakan jaket hitam dan masker hitam.

Sugiyono menuturkan setelah mencermati tiga putusan, yaitu putusan PK atas nama Irman Gusman, putusan kasasi atas nama Idrus Marham dan putusan kasasi atas nama pemohon, dalam 3 putusan itu mengandung perbedaan. "Padahal ketiga terpidana sama-sama didakwa menerima sesuatu sebagai penyelenggara negara dengan pertimbangan tidak terkait dengan kewenangannya," ujar Sugiyono.

Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung pada Februari 2019 memotong masa hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham dari 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 2 tahun penjara dalam kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1.

Sementara pada September 2019, majelis PK Mahkamah Agung memotong vonis Irman Gusman dari 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan menjadi 3 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan dalam perkara penerimaan suap terkait kuota gula impor di Perum Bulog.

Menurut Sugiyono yang mewakili kliennya, pertimbangan majelis kasasi dan majelis PK untuk Idrus Marham dan Irman Gusman menyatakan keduanya tidak terbukti menerima suap. Ia menuturkan dalam pertimbangan, hakim mengatakan perbuatan Idrus dan Irman tidak terkait dengan ruang lingkup kewenangan-nya yang berakibat Idrus dan Irman tidak terbukti menerima suap, tapi menerima gratifikasi. "Sehingga putusan majelis kasasi terhadap pemohon tidak adil dan pemohon mengajukan PK," ucap Sugiyono.






Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

1 hari lalu

Marullah Dicopot dari Sekda Jadi Deputi Gubernur DKI, PKS: Ada Muatan Politik dan Pengaruh Partai Berkuasa

Anggota DPRD DKI dari PKS Nasrullah mengaku tidak tahu-menahu soal pencopotan Marullah sebagai Sekda DKI oleh Heru Budi Hartono.


KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

3 hari lalu

KPK Agendakan Pemanggilan Ulang Hakim Gazalba Saleh

Gazalba Saleh ditetapkan tersangka oleh KPK pada 28 November 2022. Ia menjadi tersangka atas dugaan penerimaan suap.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

3 hari lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

3 hari lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

3 hari lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

4 hari lalu

BPJS Kesehatan Pastikan Jaminan Kesehatan bagi Hakim dan ASN di Institusi Peradilan

Kepastian tersebut tertuang dalam nota kesepahaman per 8 November 2022.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

5 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

5 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

5 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

6 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK