TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menilai bahwa Indonesia memerlukan lembaga penyelenggara musyawarah dan dialog untuk mengatasi persoalan bangsa. Sehingga, menurutnya, usulan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu tentang Dewan Kerukunan Nasional (DKN), seharusnya bisa diaktifkan lagi.
"Menurut saya gagasan Presiden Jokowi untuk membentuk satu dewan dengan nama Dewan Kerukunan Nasional yang sudah pernah beliau gagas dalam periode lalu untuk dilanjutkan dan diaktifkan kembali," ujar Anwar dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Desember 2020.
Anwar mengatakan bahwa DKN dapat bertugas mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan yang ada. Hasil dari musyawarah, oleh DKN diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan untuk ditindak lanjuti. Ia meyakini dengan sistem seperti itu, Indonesia tidak lagi sering terganggu oleh kegaduhan dan kerusuhan.
"Sehingga kita harapkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa akan dapat kita atasi secara bersama-sama sehingga masalah Covid-19 dan kehidupan ekonomi yang sangat berat yang kita hadapi saat ini akan bisa kita atasi, karena semua pihak sudah sama visi dan pandangannya dalam memajukan negeri yang sama2 kita cintai ini," kata Anwar.
Ia mengatakan upaya musyawarah dan dialog ini adalah upaya membuat Indonesia lebih aman dan damai. Ketua MUI yang baru, Miftahul Akhyar, mengatakan bahwa musyawarah memiliki sejumlah cara agar dapat berjalan secara baik.
Musyawarah harus bersifat mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, membela bukan mencela, dan mencari solusi bukan mencari simpati.
DKN, diyakini Anwar akan dapat mendorong adanya musaywarah yang baik tersebut. Dengan cara ini, Anwar mengatakan masing-masing pihak bisa merasa dihormati dan dihargai sehingga dialog dapat membawa hasil yang baik bagi masyarakat.
