Ketua MPR: Tindak Tegas Deklarasi Benny Wenda

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendukung pemerintah mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap deklarasi kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda. Penunjukkan Benny  sebagai Presiden Sementara Papua Barat, merupakan tindakan agitasi dan propaganda yang bertujuan memecah belah bangsa Indonesia.

Benny Wenda dan para pengikutnya sangat jelas telah melakukan tindakan makar. Untuk itu, Bamsoet mempersilahkan pemerintah menggunakan alat negara dan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk mengambil tindakan tegas dan terukur untuk mengamankan kedaulatan NKRI dan marwah bangsa Indonesia.

Benny Wenda tak lagi berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan tidak memiliki kewarganegaraan. Dia hanya memiliki izin tinggal dari pemerintah Inggris. Aktivitas separatisnya pun dijalankan dari Kota Oxford, Inggris.

“Karenanya, Kementerian Luar Negeri Indonesia harus segera memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia untuk menjelaskan posisi pemerintahan Inggris terkait isu Papua dan aktivitas Benny Wenda di Inggris," ujar Bamsoet dalam Konferensi Pers bersama Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, TNI-Polri, dan Badan Intelijen Negara, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 3 Desember 2020.

Turut hadir antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Jenderal (purn) Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Wakil Kapolri Irjen Gatot Eddy, Wakil Kepala BIN Letjen TNI (purn) Teddy Lhaksmana Widya, dan Ketua Forum Komunikasi dan Aspirasi MPRI untuk Papua (MPR RI For Papua) Yorrys Raweyai.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar/konstitusi negara menegaskan, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan. Ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat (5). Segala bentuk pernyataan yang merongrong dan menegasikan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah pengingkaran terhadap amanat Konstitusi.

Menurut Pasal 106 KUHP, makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama lamanya 20 tahun. “Pasal 87 KUHP menegaskan, dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan," kata Bamsoet.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, tindakan Benny Wenda tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional. Antara lain tidak memiliki rakyat yang mengakui, bahkan masyarakat di Papua Barat menolak klaim kemerdekaan Benny Wenda. Selain itu, juga tak memiliki wilayah, karena dunia internasional hanya mengakui daerah Papua berada dalam bingkai NKRI. Serta tidak adanya pengakuan dari negara lain.

Menurut Mahfud, Benny Wenda hanya menciptakan negara ilusi. Berdasarkan Referendum pada 1969 yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), daerah Papua merupakan bagian dari NKRI. “PBB juga tidak memasukan Papua dalam daftar Special Committee on Decolonization (C-24), sebagai wilayah yang berhak membangun pemerintahan baru atau merdeka," ujarnya.

Wakapolri Gatot Eddy menyatakan kepolisian akan menindak tegas siapapun dan dari kelompok manapun yang berbuat makar maupun mengganggu kondusifitas sosial dan keamanan di Papua. Penindakan hukum akan sesuai dengan peraturan yang berlaku."Siapapun, kelompok manapun yang mengikuti Benny Wenda ingin memisahkan dari NKRI, kita akan melakukan tindakan tegas. Kita ingin menunjukkan bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan Papua adalah Indonesia," katanya. 






Bamsoet Ajak Semua Elemen Bangsa Rawat dan Amalkan Pancasila

2 hari lalu

Bamsoet Ajak Semua Elemen Bangsa Rawat dan Amalkan Pancasila

Pancasila terbukti tetap 'sakti', tetap kokoh tidak tergoyahkan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.


Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G-20 Bali Nantinya Diserahkan ke Pemprov Bali

2 hari lalu

Bamsoet Dukung Kendaraan Listrik KTT G-20 Bali Nantinya Diserahkan ke Pemprov Bali

Migrasi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik ini memiliki nilai urgensi yang tinggi.


HNW: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan Paska Putusan MK Terkait PT 20 Persen

2 hari lalu

HNW: Revisi UU Pemilu Perlu Dilakukan Paska Putusan MK Terkait PT 20 Persen

HNW mengingatkan agar DPR dan pemerintah memperhatikan masukan-masukan dari masyarakat sebelum merubah UU Pemilu terkait dengan angka PT 20 persen itu.


Syarief Hasan Dorong Untuk Berpartisipasi Aktif Di Pemilu 2024

9 hari lalu

Syarief Hasan Dorong Untuk Berpartisipasi Aktif Di Pemilu 2024

Berbagai masalah yang dihadapi Indonesia sudah pasti sangat berdampak pada rakyat, seperti pandemi Covid-19 dan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup.


Yandri Susanto : Maknai Golok Day Sebagai Semangat Mengusir Kemiskinan

9 hari lalu

Yandri Susanto : Maknai Golok Day Sebagai Semangat Mengusir Kemiskinan

Golok Day Reborn 2022 ini menjadi momen bersejarah bagi Cilegon, Banten, dan Indonesia.


Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

10 hari lalu

Kunjungi Bawaslu, BP MPR Bahas Tahun Politik 2024 dan PPHN

Seluruh kontestan pemilu diharapkan memiliki visi dan misi yang sama, mengandung nuansa persatuan, kesatuan dan semangat untuk membangun bangsa.


Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

11 hari lalu

Ahmad Basarah: Perlu Terobosan Atasi Kekerasan di Dunia Pendidikan

Ia mengusulkan penguatan dalam pelajaran budi pekerti yang dibungkus dengan konsep kekinian sesuai zaman generasi milenial.


Bamsoet: Lomba Modifikasi Perang Bintang Black Stone IMX 2022 Siap Digelar

12 hari lalu

Bamsoet: Lomba Modifikasi Perang Bintang Black Stone IMX 2022 Siap Digelar

Lomba Perang Bintang mobil modifikasi milik Raffi Ahmad, Atta Halilintar, Andre Taulani, Gading Martin dan Uya Kuya akan meramaikan Black Stone IMX 2022.


Catatan Ketua MPR RI: Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

16 hari lalu

Catatan Ketua MPR RI: Bersama Merawat Daya Tahan Ekonomi Negara

Bambang Soesatyo: Ketua MPR RI/Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Tetap Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (PHISIP) Universitas Terbuka.


MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi

36 hari lalu

MPR Garda Terdepan Menjaga dan Menyelamatkan Konstitusi

MPR menegaskan bahwa sesuai ketentuan konstitusi, masa jabatan presiden adalah maksimal dua kali masa jabatan dan pemilihan umum harus diselenggarakan lima tahun sekali.