Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Deklarasi Benny Wenda, Ketua MPR Minta Menlu Tanya Posisi Inggris

image-gnews
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Pengukuhan Pengurus Pusat PARMUSI Periode 2020-2025 di Jakarta, Senin malam (29/11/20).
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, saat Pengukuhan Pengurus Pusat PARMUSI Periode 2020-2025 di Jakarta, Senin malam (29/11/20).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo meminta pemerintah Indonesia memperjelas posisi pemerintah Inggris terkait deklarasi pemerintahan sementara Papua Barat oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda. Bamsoet, sapaan Bambang, meminta Menteri Luar Negeri memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia. 

"Untuk meminta penjelasan mengenai posisi pemerintah Inggris terkait kegiatan kelompok separatis Papua Benny Wenda sesuai dengan hukum internasional yang berlaku," kata Bamsoet dalam konferensi pers di kantor Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kamis, 3 Desember 2020. Benny Wenda diketahui bermukim di Inggris dan telah menjadi warga negara tersebut.

Bamsoet juga meminta Menteri Luar Negeri menyampaikan nota diplomatik posisi Indonesia yang tegas soal Papua. Nota diplomatik ini, kata dia, perlu disampaikan kepada pemerintah Inggris dan negara-negara Pasifik yang mendukung kemerdekaan Papua, salah satunya Vanuatu.

Dalam sejumlah forum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Vanuatu memang kerap menyampaikan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua. Vanuatu juga menyinggung banyaknya pelanggaran HAM di Bumi Cenderawasih tersebut.

Bambang Soesatyo menyatakan MPR mengecam keras deklarasi Benny Wenda terkait kemerdekaan Papua. Menurut dia, deklarasi itu merupakan tindakan makar dengan mengatasnamakan masyarakat Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini, deklarasi tersebut merupakan klaim sepihak yang tak sesuai dengan hukum internasional dan konstitusi. Ia mengatakan Indonesia adalah pemegang kedaulatan yang sah tentang Papua.

"Fakta menunjukkan bahwa tidak semua rakyat Papua bahkan mendukung Benny Wenda sebagai Presiden Papua," kata politikus Golkar ini.

Dalam keterangan tertulis sebelumnya, ULMWP menyatakan pembentukan pemerintahan sementara dalam penantian Papua Barat bertujuan untuk memobilisasi rakyat West Papua yang mencakup Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan referendum menuju kemerdekaan.

Namun Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPPB-OPM) menyatakan menolak deklarasi tersebut. Juru bicara TNPPB-OPM Sebby Sambom mengatakan Benny Wenda adalah warga negara Inggris, sehingga menurut hukum ia tak bisa menjadi Presiden Papua Barat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

7 jam lalu

Wakil Sekjen Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sekaligus Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mendukung langkah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang tidak hadir memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sabtu (22/6/24)
Wasekjen MPN Pemuda Pancasila Ingatkan Kewenangan MKD DPR

MKD DPR tidak dapat memeriksa pimpinan MPR dan anggota MPR saat mewakili lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya


Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

9 jam lalu

Ketua Umum Baladhika Karya SOKSI Nofel Saleh Hilabi, saat diwawancarai wartawan.
Ketum Baladhika Karya SOKSI Minta Pelapor Ketua MPR di MKD Cabut Laporan

Pelapor bisa dijerat dengan pasal menyebarkan berita bohong atau hoax


Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

12 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Bamsoet Ungkap Sempat Bertemu Nadiem Makarim, Tanya Soal Pengajuan Guru Besar

Bamsoet mengaku sempat berbincang dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Gedung DPR, Jakarta, tahun lalu.


Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

13 jam lalu

Ketua Umum Generasi Muda FKPPI, Sandi Rahmat Mandela.
Ketum GM FKPPI: Kewenangan MKD Sebatas Pelaksanaan Tugas Anggota DPR

Kewenangan MKD hanya mencakup pelaksanaan tugas sebagai anggota DPR


Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

13 jam lalu

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Hariara Tambunan
Keputusan Ketua MPR Tidak Penuhi Panggilan MKD Dinilai Ketum HIPAKAD Sesuai Aturan

Pernyataan asli yang dikeluarkan Bamsoet berbeda dengan yang dilaporkan atau dituduhkan kepada Bamsoet melalui MKD DPR.


Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

15 jam lalu

Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti dan Universitas Pertahanan RI, Bambang Soesatyo.
Ajukan Gelar Guru Besar, Bamsoet Jadi Dosen Sejak 2013 tapi Sempat Tak Aktif

Bamsoet mengajukan gelar guru besar dan mengklaim telah mengikuti prosedur.


Usai Serangan TPNPB-OPM, Ratusan Warga Distrik Bibida Paniai yang Mengungsi Kembali Pulang ke Rumah

1 hari lalu

Masyarakat Distrik Bibida di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, mengungsi ke Gereja Madi Distrik Paniai Timur. ANTARA/HO-Komando Operasi TNI Habema
Usai Serangan TPNPB-OPM, Ratusan Warga Distrik Bibida Paniai yang Mengungsi Kembali Pulang ke Rumah

Pasukan TNI-Polri melakukan operasi penegakan hukum terhadap TPNPB-OPM yang melakukan serangan di Distrik Bibida Paniai pada 14 Juni 2024.


Anggota MKD DPR Usul Pamdal Panggil Paksa Bamsoet Apabila Tak Hadir di Panggilan Ketiga

2 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Anggota MKD DPR Usul Pamdal Panggil Paksa Bamsoet Apabila Tak Hadir di Panggilan Ketiga

Bamsoet tidak menghadiri pemanggilan yang dilayangkan MKD pada sidang hari ini.


Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

2 hari lalu

Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom buka suara terkait kondisi terkini Pilot Susi Air, Philips Merthens, sejak disandera sejak Februari 2023, dalam kondisi baik. Tak hanya kondisi Philips yang baik-baik saja, Sebby juga menuturkan bahwa pilot asal New Zealand ini makan dengan teratur. Dok. TPNPB OPM
Pilot Susi Air Setahun Lebih Disandera OPM, Kini Bisa Bahasa Nduga

Lebih dari satu tahun Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, disandera oleh TPNPB-OPM membuatnya bisa berbahasa Nduga.


Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

2 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
Egianus Kogoya Disebut Bakal Bebaskan Pilot Susi Air Tanpa Tuntutan Politik

Egianus Kogoya dikabarkan berencana membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, tanpa tuntutan politik. Namun pembebasan itu tanpa perantara.