TEMPO.CO, Jakarta - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurachman, menjelaskan alasan TNI turun langsung dalam pencopotan baliho Rizieq Shihab. Dudung mengatakan, sebenarnya dirinya sudah meminta Satpol PP dan kepolisian mencopot baliho sesuai kewenangan mereka.
"Tapi enggak ada yang berani. Maka saya perintahkan copot itu baliho-baliho FPI," ujar Dudung seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi pekan ini 23-30 November 2020.
Menurut Dudung, Satpol PP pernah menurunkan baliho itu, tapi disuruh pasang kembali dengan ancaman akan dipasang lebih banyak baliho. "Ancamannya, kalau diturunkan satu, akan pasang seribu baliho. Mereka makin menjadi-jadi, seakan-akan tidak ada hukum," ujarnya.
Jika Satpol PP dan Kepolisian sudah angkat tangan, lanjut Dudung, maka TNI harus turun. "Kalau Pol PP takut, polisi takut, terus negara di mana? Tugas tentara itu menjaga kedaulatan negara. Jangan sampai negara ini kacau," ujar jenderal bintang dua ini.
Adapun instruksi Dudung yang memerintahkan para anggota Kodam Jaya mencopot baliho bergambar Rizieq mendapat kritik banyak pihak.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai langkah Dudung terlalu jauh masuk ke ranah sipil.
"Negara harus memberikan demarkasi yang jelas dan mencegah TNI kembali masuk dalam ranah sipil dan politik sebagaimana terjadi di masa Orde Baru," ujar Wakil Koordinator KontraS, Rivanlee Anandar, Jumat, 20 November 2020.
Di sisi lain, Rivanlee mengatakan saat ini pun tak jelas situasi darurat apa yang membuat TNI masuk ke ranah mengurus ormas. Ia menyebut peristiwa ini harus menjadi evaluasi bagi Kepolisian Republik Indonesia.
DEWI NURITA | BUDIARTI UTAMI PUTRI
