Ancaman Kepala Daerah Dipecat, Ridwan Kamil: Semua Jabatan Ada Risikonya, Tapi..

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan klarifikasi terkait acara Rizieq Shihab, pada Jumat, 20 November 2020. Di antara 10 orang yang dipanggil Mabes Polri terdapat nama Bupati Bogor Ade Yasin. TEMPO/Nurdiansah

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba di Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan klarifikasi terkait acara Rizieq Shihab, pada Jumat, 20 November 2020. Di antara 10 orang yang dipanggil Mabes Polri terdapat nama Bupati Bogor Ade Yasin. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pemerintah memperhatikan asas keadilan terkait pemberhentian kepala daerah. Permintaan itu ia utarakan guna menanggapi adanya potensi pemberian sanksi pemberhentian kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavianini.

    "Semua jabatan ini ada risikonya. Tapi harus berdasarkan adil, karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercela gitu kan. Tapi kalau dinamika datang dari pihak masyarakat, ya masa logikanya itu diperlakukan," ujar Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, di Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Selatan, pada Jumat, 20 November 2020.

    Meski begitu, Emil mengatakan jika jabatan tak selamanya. Ia mengutip salah satu ayat dalam yakni Surat Ali Imran Ayat 26 soal kekuasaan.

    "Walapun bagi saya yang namanya jabatan itu kan hanya sementara bukan segalanya, saya diajari dalam syariatnya. Allah berikan kekuasaan kepada kami dan Allah juga suatu hari cabut juga kekuasaan," ucap Emil.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meneken instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Rabu, 18 November 2020. Instruksi yang ditujukan bagi gubernur dan wali kota/bupati tersebut, diteken untuk memastikan kepala daerah mendukung upaya pengendalian Covid-19, khususnya memastikan tak adanya kerumunan massa di tengah masyarakat.

    Tito Karnavian pun memberi ancaman sanksi jika hal ini terus terjadi. Lewat instruksinya, ia mengingatkan bahwa di UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78, kepala daerah bisa diberhentikan.

    "Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian," demikian tertuang di poin 5.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.