Dua Kapolda Dicopot, Ketua Komisi Hukum DPR: Jangan Ada Kesan Tebang Pilih

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry menganggap pencopotan dua kepala kepolisian daerah atau kapolda merupakan imbauan keras dari Kapolri Jenderal Idham Azis agar seluruh jajarannya serius menegakan protokol Covid-19.

“Saya rasa pencopotan ini merupakan sinyal himbauan keras Kapolri kepada seluruh Kapolda beserta anggotanya untuk benar-benar serius menegakkan protokol Covid-19,” kata dia lewat keterangan tertulis, Senin, 16 November 2020.

Politikus PDIP ini mengatakan polri harus memastikan bahwa penegakkan hukum dilakukan tanpa pandang bulu. Dia juga meminta agar mutasi yang dilakukan oleh Kapolri benar-benar dilakukan pada reward and punishment yang proporsional. “Jangan ada kesan tebang pilih,” ujar dia.

Selain soal isu pencopotan dua Kapolda, Herman Herry mengimbau ke depannya Polri menerapkan pidana bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. “Sebagaimana telah disampaikan Kapolri melalui maklumatnya,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis mencopot Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat Irjen Rudy Sufahradi Novianto. Pencopotan ini diduga adalah buntut acara yang digelar oleh pentolan FPI Rizieq Shihab.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, Nana dan Heru dicopot lantaran tidak melaksanakan perintah terkait pengamanan protokol Covid-19.

"Ada dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat," ujar Argo di kantornya, Jakarta Selatan, pada Senin, 16 November 2020.

Posisi Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya akan diisi oleh Inspektur Jenderal Fadil Imran. Sedangkan posisi Rudy bakal digantikan Inspektur Jenderal Ahmad Dofiri.

ANDITA RAHMA