Jusuf Kalla Percaya Konflik Papua Bisa Selesai Dengan Dialog

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menjadi inspektur upacara pemakaman Jakob Oetama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Jakob merupakan slaah satu tokoh pers Nasional. Tempo/Nurdiansah

    Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menjadi inspektur upacara pemakaman Jakob Oetama di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Kamis, 10 September 2020. Jakob merupakan slaah satu tokoh pers Nasional. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan keyakinannya tentang konflik yang berlangsung sekian lama di Papua bisa diselesaikan melalui jalan dialog. Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat ditanya wartawan seusai melantik pengurus DPW Dewan Masjid Indonesia Papua di Hotel Horison Jayapura, Papua, Sabtu, 14 November 2020.

    "Dialog adalah jalan terbaik untuk selesaikan konflik di Papua dan itu sangat memungkinkan untuk ditempuh," kata sosok yang akrab disapa JK ini melalui keterangan tertulis.

    Menurut dia, dialog sangat mungkin ditempuh lantaran tingginya toleransi beragama di Papua. Ia menilai toleransi beragama di Papua merupakan yang terbaik di Indonesia. "Toleransi beragama di Papua ini bisa saya katakan sebagai yang terbaik di Indonesia," kata JK.

    Ia memastikan siap jika diminta untuk menangani konflik di Papua. Wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang pernah berkiprah menengahi konflik pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka.

    Meski begitu, JK mengatakan hal itu tergantung pada pemerintah. "Semua tergantung pemerintah, tapi siapa pun termasuk saya harus selalu siap apabila diminta untuk menjaga persatuan dan perdamaian," ujar JK.

    Serangkaian konflik terus terjadi di Papua dalam beberapa waktu terakhir. Pada September 2020, dua anggota Tentara Nasional Indonesia tewas dalam aksi baku tembak. TNI menyebut insiden tersebut terjadi dengan kelompok kriminal bersenjata.

    Peristiwa itu memicu serangkaian konflik lain yang puncaknya menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020. Pemerintah lewat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF Intan Jaya) untuk menginvestigasi kejadian tersebut. Di sisi lain, Tim Kemanusiaan untuk Papua hingga Komnas HAM juga melakukan investigasi terpisah.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Level 3 selama Nataru Batal, Ini Aturan Baru yang Diterapkan

    Rencana PPKM Level 3 di seluruh tanah air selama Natal dan Tahun baru telah batal ditetapan. Gantinya, ada aturan baru pengganti pada periode Nataru.