TEMPO.CO, Manokwari - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRPB) menilai tawaran mantan wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, sebagai fasilitator dalam agenda diplomasi damai Papua-Jakarta sebagai hal positif yang patut diperhitungkan.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren menuturkan Jusuf Kalla telah diakui sebagai tokoh Indonesia yang berpengalaman dalam urusan diplomatik luar negeri semasa menjabat Wapres RI. Selain itu, sosok yang akrab disapa JK ini punya segudang pengalaman menyelesaikan konflik di Indonesia.
Jika ada niat baik Jusuf Kalla untuk terlibat dalam penyelesaian konflik Papua, kata Ahoren, hal itu sangat dihargai oleh MRPB sebagai lembaga representasi kultur Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi Papua Barat.
"Kami hargai niat baik tokoh Indonesia seperti Jusuf Kalla jadi salah satu pihak netral [fasilitator] untuk bantu Pemerintah RI selesaikan konflik Papua lewat diplomasi damai," ujar Ahoren kepada Tempo, Kamis, 5 November 2020 di Manokwari.
Ahoren mengatakan keterlibatan Jusuf Kalla dalam agenda diplomasi damai Papua hanya sebagai wakil Pemerintah RI. Ia berharap Jusuf Kalla pun bisa memfasilitasi keterlibatan pihak ketiga atau negara lain dalam upaya menengahi konflik Papua-Jakarta.
"Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai fasilitator wakili pemerintahan RI. Jika serius, maka Pak JK juga wajib fasilitas pihak ketiga untuk bersama-sama menjadi penengah dialog damai Papua-Jakarta," tutur Ahoren.
Sebelumnya, seruan dukungan terhadap Jusuf Kalla sebagai fasilitator diplomasi damai Papua-Jakarta, disampaikan ketua Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Domberai (Papua Barat), Zakarias Horota di Manokwari.
Bagi Horota, sosok JK sangat tepat karena punya pengalaman dalam menyelesaikan persoalan di Aceh pada tahun 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia.
"Salah satu pengalaman Pak JK kala jadi Wapres, yaitu menengahi konflik GAM dengan Pemerintah RI dan nama JK sudah diakui oleh masyarakat Internasional," kata Horota.
