Begini Penjelasan Moeldoko di Kasus PT Dirgantara Indonesia

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 20 Maret 2020. Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah menerima aliran duit dari PT Dirgantara Indonesia. Dia mengatakan saat pengadaan empat helicopter Bell 412EP di tahun 2011 masih menjabat sebagai Panglima Kodam Siliwangi atau Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang tidak mengurus persoalan pengadaan.

    “Saya pikir enggak benar. Tahun pengadaannya itu pada 2011. Saat itu saya masih menjadi Panglima Kodam Siliwangi atau Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional,” kata Moeldoko dikutip dari Majalah Tempo edisi Sabtu, 24 Oktober 2020.

    Di sisi lain, Moeldoko juga menyatakan hanya menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama tiga bulan. Selama menjabat, dia mengatakan, kepala staf lebih fokus pada pekerjaan pembinaan. “Dari awal sebagai komandan dan panglima lebih ke pembinaan. Urusan logistik, saya tidak paham,” ujar dia.

    Selain itu, Moeldoko tidak ingat bahwa ada pemberian komisi dari perusahaan mitra PT Dirgantara Indonesia dalam setiap proyek pengadaan di TNI AD atau Angkatan Darat.

    Sebelumnya, PT Dirgantara Indonesia diduga memberikan upeti atau uang ke sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan, TNI, dan lembaga negara lainnya sepanjang 2008-2016.

    Seperti dikutip dari investigasi Majalah Tempo edisi Sabtu, 24 Oktober 2020, Total upeti mencapai Rp 178,98 miliar. Uang itu merupakan imbalan atas 79 kontrak dari pemberi kerja, lembaga pemilik anggaran yang disebut sebagai "end user" yang sebagian di antaranya untuk pengadaan pesawat dan helikopter.

    Dalam salah satu berkas yang berjudul “Proyek helikopter Bell 412EP Kemenhan-TNI AD APBNP 2011" tertulis nama mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan , Marsekal Madya Eris Herryanto. Di kolom uang tercatat Rp 250 juta.

    Dalam dokumen berbeda, ada juga nama Jenderal Moeldoko, yang menjabat KSAD selama tiga bulan pada periode 2013 dan kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Pada kolom uang, tertera angka Rp 1 miliar.

    Di bawah Moeldoko, berderet nama perwira lain beserta jumlah duit dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Angka total untuk “Markas Besar Angkatan Darat" Rp 2,35 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Jaga Jarak yang Tepat Saat Covid-19

    Menjaga jarak adalah salah satu aturan utama dalam protokol Covid-19. Berikut tips untuk menjaga jarak secara efektif.