KPK Tetapkan Dirut PAL Tersangka Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budiman Saleh, setelah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020. Budiman Saleh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asisten Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Budiman Saleh, setelah memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020. Budiman Saleh diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Asisten Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia bidang bisnis pemerintah, Irzal Rinaldi Zailani, dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) tahun 2007-2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh menjadi tersangka kasus korupsi di PT Dirgantara Indonesia. KPK menduga dia terlibat dalam kasus korupsi itu saat menjabat sebagai Direktur Aeorstructure 2007-2010; Direktur Aircraft Integration 2010-2012 dan Direktur Niaga dan Restrukturisasi 2012-2017.

    “Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ke penyidikan,” kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto dalam keterangan pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2020.

    Karyoto mengatakan penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan yang telah dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama PT Di Budi Santoso dan eks Asisten Direktur Utama PT DI Bidang Bisnis Pemerintah, Irzal Rinaldi Zaini.

    KPK menyangka keduanya melakukan kontrak kerja sama fiktif dengan sejumlah perusahaan. Dalam kontrak kerja sama itu, KPK menduga Budiman juga terlibat.

    KPK menduga Budiman menerima kuasa dari Budi Santoso untuk meneken perjanjian kemitraan dengan perusahaan penjualan. Selain itu, Budiman diduga memerintahkan Kepala Divisi Penjualan memproses lebih lanjut tagihan dari mitra penjualan meskipun mengetahui bahwa mitra penjualan tidak melakukan pekerjaannya.

    Atas proyek fiktif itu, KPK menduga negara rugi Rp 205,3 miliar dan US$ 8,65 juta atau setara Rp 330 miliar. KPK juga menduga pejabat di PT DI memperoleh aliran duit dari proyek pekerjaan fiktif tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    QAnon dan Proud Boys, Kelompok Ekstremis Sayap Kanan Pendukung Donald Trump

    QAnon dan Proud Boys disebut melakukan berbagai tindakan kontroversial saat memberi dukungan kepada Donald Trump, seperti kekerasan dan misinformasi.