Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berubah Lagi, Naskah UU Cipta Kerja Kini 812 Halaman

image-gnews
Menteri Koordinator Perekonomian menerima naskah laporan RUU Cipta Kerja dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Rapat Paripurna penutupan tersebut DPR RI mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).  TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Koordinator Perekonomian menerima naskah laporan RUU Cipta Kerja dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas (kedua kanan) dalam rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020. Rapat Paripurna penutupan tersebut DPR RI mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Naskah final UU Cipta Kerja kembali berubah. Setelah beredar naskah setebal 1.035 halaman yang telah dikonfirmasi sebagai naskah final, kini beredar lagi naskah setebal 812 halaman.

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar kembali membenarkan versi 812 halaman ini. Menurut Indra, perubahan ini terjadi karena perubahan format kertas dari ukuran A4 menjadi ukuran legal.

"Iya delapan ratus dua belas halaman. Kan tadi pakai format A4, sekarang pakai format legal jadi 812 halaman," kata Indra ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.

Indra mengatakan naskah itu belum dikirim ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun ia tak merinci apakah naskah itu sudah siap dan rampung diteken para ketua kelompok fraksi (Kapoksi) Badan Legislasi serta pimpinan DPR.

Indra juga tak merinci saat ditanya adanya kemungkinan perubahan substansi dari naskah teranyar ini. Dia mempersilakan hal itu ditanyakan kepada pemerintah. "Saya enggak bisa bicara substansi, saya administrasi saja," kata Indra.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tempo pun memeriksa naskah UU Cipta Kerja versi 812 halaman. Dalam naskah terbaru ini ada penambahan di antara Bab VIA, Bab VI dan Bab VII. Bab ini mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang Berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.

Bab VIA ini terdiri dari enam pasal. Ada tiga pasal tambahan, yakni Pasal 156A, Pasal 156B, dan Pasal 159A. Kemudian ada penambahan dan perubahan ayat pada Pasal 157 dan 158.

Pada Senin pagi tadi, Indra mengonfirmasi naskah setebal 1.035 halaman yang disebut akan dikirim ke Presiden Jokowi. Naskah itu pun memuat sejumlah perbedaan dari naskah setebal 905 halaman yang sebelumnya beredar pada 5 Oktober 2020.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

1 jam lalu

Jokowi dan Ketum Parpol Bahas Duet Ridwan Kamil-Kaesang di Pilgub DKI
Ramai-ramai Tepis Isu Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024

Isu Jokowi cawe-cawe mencuat di Pilkada 2024. Benarkah demikian?


Top Nasional: Rumah NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

1 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Top Nasional: Rumah NJOP di Bawah Rp 2 Miliar di DKI Kena Pajak, Satgas Diminta Tangkap Pengusaha Judi Online

Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati memberi penjelasan mengenai keluhan masyarakat soal pemungutan pajak terhadap rumah di bawah Rp 2 miliar


Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

1 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Defisit Anggaran Diprediksi Tembus 3 Persen, Pengamat: Dipicu Program Boros Anggaran

Program-program yang boros anggaran berpotensi menyebabkan defisit anggaran membengkak hingga di atas 3 persen tahun depan.


Wakil Ketua DPR Inspeksi ke Tenda Jemaah Haji, Temukan Layanan dan Fasilitas Kurang

2 jam lalu

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Tim Pengawas Haji DPR Muhaimin Iskandar, mengunjungi salah satu tenda jamaah haji di Mina, Arab Saudi, Senin 17 Juni 2024. ANTARA/HO-Humas DPR
Wakil Ketua DPR Inspeksi ke Tenda Jemaah Haji, Temukan Layanan dan Fasilitas Kurang

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan prihatin dengan kondisi tenda jemaah haji Indonesia setelah melakukan inspeksi mendadak


Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

2 jam lalu

Adi Prayitno. ANTARA
Pengamat Nilai Peran Cawe-Cawe Jokowi di Pilkada 2024 Sebatas Kandisasi Calon

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai peran cawe-cawe Jokowi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 di kandisasi calon terdekatnya.


Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

2 jam lalu

Ilustrasi judi online. Pixlr Ai
Pro-Kontra terhadap Wacana Bansos untuk Korban Judi Online

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai korban judi online tidak bisa serta merta mendapatkan bansos.


Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

7 jam lalu

Anggota komunitas LGBTQ+ bereaksi ketika mereka tiba menghadiri disetujuinya RUU kesetaraan pernikahan dalam pembacaan kedua dan ketiga oleh Senat, yang secara efektif menjadikan Thailand melegalkan pernikahan sesama jenis, di Bangkok, Thailand, 18 Juni 2024. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

Senat Thailand mendukung RUU kesetaraan pernikahan dengan suara 130 berbanding empat.


Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

11 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Rumah di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak Lagi di Jakarta, Pengamat Sebut Imbas Perpindahan Ibu Kota

Pajak rumah dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar diterapkan karena Pemerintah Jakarta dianggap membutuhkan pemasukan setelah tak jadi ibu kota negara.


Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota

12 jam lalu

Sejumlah bus yang membawa jemaah haji Indonesia melintas menuju Mekah di Mina, Arab Saudi, Selasa, 18 Juni 2024. Jemaah Indonesia yang mengambil nafar awal mulai didorong dari Mina menuju hotel di Mekah hingga sebelum matahari terbenam pada 12 Zulhijah atau 18 Juni 2024, sementara yang mengambil nafar tsani akan meninggalkan Mina pada 13 Zulhijah atau 19 Juni 2024. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Jatah Haji Reguler Dialihkan ke ONH Plus, Timwas Duga Ada Indikasi Jual-Beli Kuota

Keputusan mengalihkan kuota haji reguler ke ONH Plus di luar kesepakatan rapat antara Kementerian Agama dan DPR.


Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

14 jam lalu

Kondisi jalan di RW 16  Kampung Nelayan Tambak Lorok, Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 18 Juni 2024. Menurut penuturan warga, air masih rutin menggenang di jalanan kampung karena tanggul laut tahap I yang sudah dibangun masih rembes. Warga berharap tanggul laut Semarang tahap II yang kini masih proses pembangunan bisa lebih baik dan berhasil menahan rob masuk perkampungan. TEMPO/Riri Rahayu.
Cerita Warga Kampung Nelayan Tambak Lorok Habiskan Puluhan Juta Rupiah demi Selamatkan Rumah dari Rob

Sebelum ada tanggul tahap II yang dibangun di sisi timur, rob bisa setinggi satu meter.