UU Cipta Kerja Hilangkan 5 Pasal Soal Pesangon dalam UU Ketenagakerjaan

Reporter

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, JakartaDPR telah mengesahkan Undang-undang atau UU Cipta Kerja lewat rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020. Aturan omnibus law ini menghapus banyak pasal dalam undang-undang. Seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Penataan ruang.

Khusus Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Cipta Kerja setidaknya menghapus 5 pasal terkait pesangon. Pertama, Cipta Kerja menghapus Pasal 162 UU Ketenagakerjaan. Aturan ini berisi penggantian penggantian hak atau pesangon bagi pekerja yang mengundurkan diri.     

Pasal 162 ayat 1 UU Ketenagakerjaan menyebutkan pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Pasal 156 ayat 4 berbunyi pekerja akan mendapat; Pesangon berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja; Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 






RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

17 jam lalu

RUU PPSK Akan Atur Lingkup Pengawasan OJK, Mirza Adityaswara: Kita Monitor

OJK akan terus memantau perkembangan pembahasan RUU PPSK, terutama soal topik-topik yang berkaitan dengan pengawasan otoritas tersebut.


Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

1 hari lalu

Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

Tren penurunan investasi di sektor teknologi digital, termasuk startup, tidak terlepas dari kebijakan The Fed soal tren kenaikan suku bunga acuan.


Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

2 hari lalu

Saleh Daulay Harap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan Omnibus Law Kesehatan

Saleh Daulay mengatakan telah menerima audiensi berbagai kalangan.


OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

3 hari lalu

OYO PHK 600 Pegawai Usai Kurangi Wilayah Operasional

Oyo Hotels mengumumkan akan memangkas 600 pekerjaan di departemen korporat dan teknologinya, atau sekitar seperenam dari total karyawannya.


PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

4 hari lalu

PHK Massal oleh Startup, Kominfo: Ada Opsi untuk Create Your Own Startup

Kementerian Kominfo menyatakan PHK oleh startup sebetulnya bisa menjadi momen membentuk perusahaan rintisan baru di Tanah Air. Begini penjelasannya.


10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

6 hari lalu

10 Cara Hadapi Resesi dan PHK Massal, Salah Satunya: Kelas Menengah Harus Segera Lunasi Utang

Berikut cara menghadapi resesi bagi masyarakat kalangan menengah mulai dari melunasi utang hingga mempersiapkan dana darurat


Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

7 hari lalu

Harap-harap Cemas Menjelang Penerapan Kenaikan UMP

Buruh dan pengusaha terus mempersoalkan kenaikan UMP. Padahal, pemberlakuan upah itu tinggal menghitung hari. Bagaimana pelaksanaannya nanti?


Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

7 hari lalu

Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia.


Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

8 hari lalu

Strategi yang Bisa Diterapkan untuk Hadapi Ancaman PHK

Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan PHK membuat karyawan cemas. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dipersiapkan untuk menghadapi PHK.


Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

8 hari lalu

Omnibus Law Sektor Keuangan Masih Dibahas, Wamenkeu: Semoga Selesai Secepat Mungkin

Omnibus Law Sektor Keuangan ini telah masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.