Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AHY Paparkan 5 Alasan Demokrat Tolak RUU Cipta Kerja

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melambaikan tangan seusai pertemuan dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melambaikan tangan seusai pertemuan dengan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat, 24 Juli 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada lima alasan partainya menolak pengesahan Rancangan Undang-undang atau RUU Cipta Kerja.

Pertama, Demokrat menilai RUU ini tidak memiliki kedaruratan untuk dibahas di tengah pandemi Covid-19. AHY menjelaskan sejak awal fraksinya menolak melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi virus corona dan menyarankan agar pemerintah serta DPR fokus pada penanggulangan pandemi.

"Prioritas utama negara harus berorientasi pada upaya menangani pandemi, khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus rantai penyebaran Covid-19, dan memulihkan ekonomi rakyat," tulis AHY melalui akun Twitternya, Ahad, 4 Oktober 2020.

Kedua, menurut AHY, RUU ini sekaligus mengubah banyak undang-undang. Ia merasa tidak bijak jika memaksakan RUU yang kompleks ini dibahas secara kilat. "Masyarakat sedang membutuhkan keberpihakan negara dan pemerintah dalam hadapi situasi pandemi saat ini," ucap dia

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

AHY mengamini jika Indonesia butuh regulasi di bidang investasi dan ekonomi yang bisa memberi kepastian bagi dunia usaha dan pekerja mendapatkan keuntungan yang sama. "Tapi RUU Ciptaker berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita," cuitnya.

Adapun yang keempat, AHY menganggap RUU ini menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme. "Ekonomi yang bernafaskan Pancasila menghendaki pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Negara berkewajiban menghadirkan relasi pengusaha-pemerintah-pekerja (tripartit) yang harmonis," tuturnya.

Poin terakhir yang menjadi alasan Partai Demokrat menolak omnibus law Cipta Kerja ini adalah karena diduga cacat substansi dan prosedural. Alasannya banyak pembahasan isu krusial yang kurang transparan dan akuntabel. "Tidak banyak elemen masyarakat, pekerja, dan, civil society yang dilibatkan untuk menjaga ekosistem ekonomi serta keseimbangan antara pengusaha-pemerintah-pekerja," kata AHY.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

2 jam lalu

Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar menyapa warga saat jalan sehat di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu, 15 Oktober 2023. Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Sinyal Kuat Koalisi Partai di Pilpres 2024 Bakal Terulang di Pilkada Jakarta

Koalisi partai di Pilpres 2024 ditengarai bakal terulang di Pilkada Jakarta usai Anies mendapatkan dukungan dari DPW PKB Jakarta. Berikut sinyalnya.


AHY Sebut akan Evaluasi Capaian Reforma Agraria

2 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono usai meninjau  Layanan Sertipikat Jemput di Tempat (LaserJet) di Badung, Bali, pada Kamis, 13 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Sebut akan Evaluasi Capaian Reforma Agraria

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan Reforma Agraria Summit 2024 di Bali akan evaluasi capaian reforma agraria.


Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

3 jam lalu

Spanduk bergambar Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpampang di kawasan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad, 3 September 2023. Partai Demokrat memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan kepada bakal Calon Presiden Anies Baswedan setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dipilih sebagai bakal Calon Wakil Presiden. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tak Mau Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta, Demokrat: Tak Terdaftar Dalam Usulan

Demokrat menyebut nama Anies Baswedan tak masuk daftar yang diusulkan internal partai atau aspirasi masyarakat untuk menjadi calon Gubernur Jakarta.


Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

3 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Soal Calon Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran, Demokrat: Mas AHY Kader Terbaik

Herzaky mengatakan Partai Demokrat juga kerap mengikuti diskusi untuk membahas program pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.


Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat

13 jam lalu

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ditemui di Lapangan Garuda Pertamina Hulu Rokan, Dumai, Riau usai Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila Tahun 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Reforma Agraria Summit 2024 Digelar Besok, AHY Akan Evaluasi Sertifikat Tanah Masyarakat

AHY menyebut penyelenggaran Reforma Agraria Summit akan menjadi momentum baik bagi masa depan masalah pertahanan di Indonesia.


AHY Tinjau LaserJet di Badung untuk Permudah Masyarakat Urus Surat Tanah: Tanpa Calo, Lebih Efisien

18 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono usai meninjau  Layanan Sertipikat Jemput di Tempat (LaserJet) di Badung, Bali, pada Kamis, 13 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
AHY Tinjau LaserJet di Badung untuk Permudah Masyarakat Urus Surat Tanah: Tanpa Calo, Lebih Efisien

Layanan Sertipikat Jemput di Tempat alias LaserJet, kata AHY, merupakan inovasi yang mempermudah masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah.


3 Menteri yang Dukung Penuh Starlink Investasi di Indonesia

23 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Bahlil mengatakan bahwa Starlink sudah mengantongi izin investasi di Indonesia. Berdasarkan data pengurusan izin investasi Online Single Submission (OSS) yang dikantonginya, jumlah investasi yang ditanamkan Starlink di Indonesia hanya Rp30 miliar. Tak hanya itu, jumlah tenaga kerja yang terdaftar juga hanya 3 orang. TEMPO/M Taufan Rengganis
3 Menteri yang Dukung Penuh Starlink Investasi di Indonesia

Elon Musk sukses meluncurkan Starlink di Indonesia, berikut daftar menteri yang ngebet dengan investasinya.


Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

1 hari lalu

Ilustrasi sidang MPR. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Tanggapan Parpol Koalisi Indonesia Maju Soal Wacana Amendemen UUD 1945

Amendemen UUD 1945 yang membuat MPR berwenang memilih dan memberhentikan presiden akan mengebiri hak demokrasi rakyat.


Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden

1 hari lalu

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengumumkan secara resmi Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan saat jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)
Tolak Rencana Amendemen Kelima UUD, Demokrat Sebut Potensial Sandera Presiden

Partai Demokrat menolak tegas rencana amendemen kelima Undang-Undang Dasar atau UUD1945 oleh MPR yang mencuat belakangan ini.


AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, kerap disapa AHY (ketiga kanan) saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (11/6/2024). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)
AHY Sungkan Ajukan Anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 sebesar Rp 14 Triliun

AHY awalnya ingin mengajukan anggaran sebesar Rp 14 triliun untuk kementerian yang dipimpinnya. Namun, ia mengaku sungkan. Apa alasannya?