Terlilit Kasus Hukum, Mendagri Berhentikan Sementara Plt Bupati Buton Utara

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri  (Kemendagri), Benni Irwan.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan. "Para kontestan, partai politik, dan tim sukses dalam Pilkada tidak diperbolehkan sama sekali melakukan kampanye dalam bentuk rapat umum," ujarnya dalam keterangan pers pada Kamis (24/09/2020).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengambil tidakan tegas dengan memberhentikan sementara Ramadio sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Buton Utara. Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara melalui surat Nomor 132.74/4830 tanggal 30 September 2020 mengusulkan pemberhentian sementara Ramadio, sebagai Wakil Bupati Buton Utara.

    Benni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri menyatakan Ramadio menjadi Plt Bupati Buton Utara sejak Bupati definitif Abu Hasan menjalani cuti di luar tanggungan negara sejak 26 September lalu sampai dengan 5 Desember 2020. Pemberhentian Ramadio sendiri berdasarkan fakta karena yang bersangkutan sedang terlilit kasus hukum.

    "Ramadio sebagaimana diterangkan dalam surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tertanggal 30 September 2020 didakwa primair, subsidair, dan lebih subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar," kata Benni

    Benni menambahkan mengenai peraturan pasal 83 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2016, tentang Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Atas dasar tersebut Mendagri mengambil langkah tegas memberhentikan Ramadio dari jabatannya sebagai Plt Bupati Buton Utara.

    "Keputusan ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah di Kabupaten Buton Utara, sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan memiliki kekuatan hukum tetap," kata Beni.

    ALEXANDRA HELENA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.