KPU Bengkulu Tegaskan Pasien Covid-19 Bisa Ikut Mencoblos di Pilkada 2020

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    Warga memasukkan kertas suara di TPS Lapangan PTPN Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan dalam kegiatan simulasi pemungutan suara dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada pemilihan serentak 2020, 12 September 2020. KPU RI menggelar simulasi pemungutan suara dengan memastikan efektivitas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilengkapi yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang. Tempo/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu memastikan pasien Covid-19 tetap bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020. Komisioner KPU Bengkulu Eko Sugianto mengatakan pada prinsipnya pemilih yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) wajib mendapatkan hak pilih.

    "Jadi mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya baik untuk memilih bupati dan wakil bupati maupun memilih gubernur dan wakil gubernur," kata Eko, Senin, 28 September 2020.

    Eko menjelaskan pada hari pemilihan, pasien Covid-19 akan didatangi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan alat pelindung diri (APD) lengkap dengan membawa surat suara untuk dicoblos. Menurut dia, hal tersebut dilakukan mengingat tidak mungkin membawa pasien positif Covid-19 ke tempat pemungutan suara (TPS) karena dikhawatirkan akan terjadi penularan.

    "Petugas kami yang dilengkapi APD akan mendatangi di tempat isolasi. Kami akan melaksanakan protokol yang sangat ketat," ujar Eko.

    Menurutnya, pasien Covid-19 harus menggunakan hak pilihnya sendiri dan tidak boleh diwakilkan pada Pilkada 2020 karena bertentangan dengan prinsip pemilu dan aturan. Kecuali, kata dia, jika ada kesepakatan, komitmen atau dalam keadaan yang bersangkutan tidak mampu untuk menggunakan hak pilihnya.

    "Inilah makna azas pemilihan langsung. Selama yang bersangkutan masih bisa, maka tidak boleh diwakilkan," kata Eko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 Pada Liburan Lalu

    Tak hendak mengulang lonjakan penambahan kasus Covid-19 akibat liburan 28 Oktober 2020 mendatang, pemerintah menerapkan beberapa strategi.