Iklan
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada 2020 yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan. PP Muhammadiyah menilai momentum Pilkada sangat berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19.
"Demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 perlu ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," kata Sektretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dalam keterangannya secara virtual, pada Senin, 21 September 2020.
Abdul mengatakan sebaiknya KPU membahas secara khusus dengan Kemendagri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau ulang jadwal maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.
Kendati telah memasuki massa krusial Pilkada, Pemerintah perlu mempertimbangkan masalah kesehatan, mengingat tren kenaikan positif Covid-19 yang terus meningkat beberapa hari terakhir. "Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," tandas Abdul.
Selain itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Jokowi perlu mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19, bila perlu dapat mengambil alih dan memimpin langsung penanganan. Kehadiran presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian.
YEREMIAS A. SANTOSO
Iklan
