TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyebut kasus Djoko Tjandra terungkap karena andil dari pihak yang disebut sebagai King Maker. Menurut Boyamin, King Maker membocorkan kasus ini karena jasa mereka menawarkan fatwa bebas dibatalkan oleh Djoko Tjandra.
"Justru proses terbongkarnya kasus ini ada 30 atau 40 persen terbongkar dari kelompok King Maker ini," kata Boyamin dalam webinar yang digelar Nagara Institute, Kamis 17 September 2020.
King Maker, menurut Boyamin, awalnya adalah kelompok yang menawarkan fatwa bebas kepada Djoko Tjandra. Saat itu Djoko Tjandra yang ingin kembali ke Indonesia membuat kesepakatan dengan King Maker agar bisa kembali ke tanah air dengan kondisi bebas. Boyamin menyebut Djoko Tjandra dalam kesepakatan ini akan membayar jasa King Maker sebesar Rp 140 miliar.
Namun seiring berjalan waktu King Maker ini tersingkirkan. Djoko Tjandra lebih memilih skema peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh pengacara Anita Kolopaking. "Merasa tidak dilibatkan lagi, merasa tersingkir, ya otomatis gambarannya timnya tidak akan mendapat rezeki," tuturnya.
Terbongkarnya kasus ini menurut Boyamin karena adanya pecah kongsi. King Maker, kata dia, membongkar ini karena merasa ditinggalkan. "Ada frasa kalau gua nggak makan, lu nggak makan," ujarnya.
Sebelumnya Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah mengatakan perjanjian kepengurusan fatwa bebas di Mahkamah Agung antara Djoko Tjandra dengan Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya putus di tengah jalan karena Djoko Tjandra merasa akan dirampok. "Ternyata Djoktjan (Djoko Tjandra) curiga, sehingga putus urusan fatwa," ujar Febrie pada 3 September 2020 lalu.
FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA | MAJALAH TEMPO
