DKI PSBB Total, Ridwan Kamil Terbitkan Edaran Perketat Kewaspadaan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melambaikan setibanya di puskesmas Garuda, kecamatan Andir, Bandung, Jawa Barat, Jumat 28 Agustus 2020. Kunjungan tersebut dalam rangka mendapatkan penyuntikan pertama sebagai relawan pada uji klinis tahap III vaksin COVID-19 Sinovac. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 443/134/Hukham tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Penularan Covid-19. Surat ini terbit untuk mengantisipasi terus naiknya angka positif Covid-19 di zona Bogor, Depok, Bekasi yang berbatasan dengan DKI Jakarta.

“Kami berharap dengan terus meningkatkan kewaspadaan, Covid-19 dapat dikendalikan dan angka kasus positif dapat terus ditekan,” kata juru bicara, sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Daud Achmad, dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 13 September 2020.

DKI Jakarta memutuskan menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB untuk menekan angka yang terus naik. Sementara itu, Jawa Barat lebih memilih PSBB Proporsional dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Ridwan Kamil mengatakan PSBM sudah efektif. Kota Bogor, misalnya, kata dia, bisa menurunkan status risiko kewaspadaan dari zona merah (risiko tinggi) menjadi zona oranye (risiko sedang).

“Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Jabar efektif dalam menekan angka penyebaran kasus Covid-19,” kata Daud.

Daud mengatakan, Surat Edaran yang ditandatangani Ridwan Kamil pada 12 September 202 tersebut ditujukan pada semua kabupaten/kota di Jawa Barat agar meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya, dengan pengetatan protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tersebut juga meminta agar bupati/walikota meningkatkan pengawasan pada fasilitas publik dengan mencegah terjadinya kerumunan warga.

Gubernur juga meminta bupati/walikota mengetatkan penegakan sanksi pada pelanggaran protokol kesehatan, dan mulai memberlakukan pengaturan jam operasional kegiatan publik.

“Sanksi terhadap para pelanggar protokol kesehatan harus ditegakkan. Bupati/wali kota diminta mengatur jam operasional kegiatan publik,” kata Daud.






Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

1 jam lalu

Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

Soni Sumarsono mengungkapkan sejumlah peran penting penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

2 jam lalu

Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyebut DKI berhasil menampilkan 3 calon penjabat Gubernur DKI yang terbaik.


Jawa Barat Sediakan 55 Ribu Vaksin Rabies Gratis

11 jam lalu

Jawa Barat Sediakan 55 Ribu Vaksin Rabies Gratis

DKPP Jabar mengalokasikan vaksin rabies sebanyak 55.000 dosis, yang bersumber dari APBD dan APBN yang kita distribusikan ke 27 kabupaten/kota.


Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

12 jam lalu

Pemprov DKI Tak Bisa Sepihak Manfaatkan Pulau G, Harus Bekerja Sama dengan Swasta

Pemprov DKI tak bisa secara sepihak menentukan pemanfaatan pulau reklamasi Pulau G. Harus ada perjanjian kerja sama dengan swasta.


Hujan Petir dan Angin Kencang Diprediksi Terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hari Ini

1 hari lalu

Hujan Petir dan Angin Kencang Diprediksi Terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur Hari Ini

BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan petir disertai angin kencang di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur hari ini.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

1 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

1 hari lalu

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Sebut Pulau G Belum Ditetapkan Jadi Permukiman

Kepala Dinas Tata Ruang DKI memastikan pulau reklamasi, Pulau G masih dalam zona ambang, belum ditetapkan sebagai kawasan permukiman.


Gubernur Maluku Murad Ismail Puji Anies Baswedan: Mau Memperhatikan Kami di Maluku

1 hari lalu

Gubernur Maluku Murad Ismail Puji Anies Baswedan: Mau Memperhatikan Kami di Maluku

Gubernur Maluku Murad Ismail menemui Anies Baswedan. Menjalin kerja sama antara Maluku dan DKI Jakarta.


Jakarta Innovation Days, Anies Baswedan: Kesempatan Pemprov DKI Berbagi Pengalaman Kolaborasi

1 hari lalu

Jakarta Innovation Days, Anies Baswedan: Kesempatan Pemprov DKI Berbagi Pengalaman Kolaborasi

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan Jakarta Innovation Days menjadi kesempatan Pemprov DKI Jakarta berbagi pengalaman kolaborasi.


Anies Baswedan Terima Kunjungan Gubernur Maluku Murad Ismail di Balai Kota

1 hari lalu

Anies Baswedan Terima Kunjungan Gubernur Maluku Murad Ismail di Balai Kota

Gubernur Maluku Murad Ismail menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. Membahas kerja sama antar daerah.