95 Kabupaten/Kota Belum Selesaikan Perkada Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih terdapat dua provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

    "Ini harus ditindaklanjuti segera dan menjadi perhatian bersama dalam rangka melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini," ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar lewat keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2020.

    Bahtiar menyebut dua provinsi yang belum menyelesaikan penyusunan Perkada yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 95 kabupaten/kota (18 persen) yang belum, 73 kabupaten/kota (14 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 346 kabupaten/kota (68 persen).

    "Kami memberikan perhatian khusus bagi daerah yang belum selesaikan Perkadanya dan yang sedang dalam proses penyelesaian," kata Bahtiar.

    Bahtiar mengatakan, penyusunan Perkada merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020. Dalam Perkada ini, pemerintah dapat memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

    Peraturan tersebut menyusun tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

    Bahtiar mengingatkan kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan Perkadanya. "Bagi daerah-daerah yang belum selesaikan dalam menyusun Perkada tinggal mencontoh dan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.