95 Kabupaten/Kota Belum Selesaikan Perkada Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah siswa mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SD Negeri 26 Sukajadi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, 7 September 2020. Pemerintah Kabupaten Banyuasin memberikan izin kepada sekolah di wilayah tersebut untuk melaksanakan KBM tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. ANTARA/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan masih terdapat dua provinsi dan 95 kabupaten/kota yang belum menyusun peraturan kepala daerah (Perkada) terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

"Ini harus ditindaklanjuti segera dan menjadi perhatian bersama dalam rangka melaksanakan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini," ujar Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar lewat keterangan tertulis, Rabu, 9 September 2020.

Bahtiar menyebut dua provinsi yang belum menyelesaikan penyusunan Perkada yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua. Sedangkan data kabupaten/kota, yaitu 95 kabupaten/kota (18 persen) yang belum, 73 kabupaten/kota (14 persen) dalam proses (penyusunan), dan yang telah selesai 346 kabupaten/kota (68 persen).

"Kami memberikan perhatian khusus bagi daerah yang belum selesaikan Perkadanya dan yang sedang dalam proses penyelesaian," kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, penyusunan Perkada merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440.05-2770 Tahun 2020. Dalam Perkada ini, pemerintah dapat memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Peraturan tersebut menyusun tentang Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.

Bahtiar mengingatkan kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan Perkadanya. "Bagi daerah-daerah yang belum selesaikan dalam menyusun Perkada tinggal mencontoh dan menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing," ujarnya.






Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

6 jam lalu

Kemendagri Serahkan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies ke Jokowi, Sesuai Usulan DPRD

Kemendagri telah menyerahkan tiga nama calon Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

7 jam lalu

Booster Melambat, Covid-19 di Eropa Naik Lagi

Gelombang COVID-19 baru sedang terjadi di Eropa ketika cuaca dingin tiba dengan jumlah kasus baru naik 8 persen sementara minat untuk vaksin turun.


Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

1 hari lalu

Honda Jepang Kembali Alami Gangguan Pasokan Suku Cadang, Produksi Dipangkas 40 Persen

Honda menurunkan rencana produksi di dua pabrik di Jepang karena terkendala rantai pasokan dan logistik yang dipicu oleh wabah Covid-19.


Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

1 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Mampu Memanfaatkan Teknologi Informasi

Pemanfaatan TIK membuat sistem serba terintegrasi


Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

2 hari lalu

Bahaya Diffuser dengan Campuran Cairan Antiseptik

Cairan antiseptik memiliki sejumlah kandungan yang membahayakan sehingga tak dianjurkan digunakan untuk campuran diffuser.


Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

2 hari lalu

Sekjen Kemendagri Ingatkan Spirit Otonomi Daerah dalam Bingkai NKRI

Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mencapai kemandiriannya masing-masing dalam mewujudkan masyarakat yang madani.


Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

2 hari lalu

Begini Efek Setelah Mengidap Covid-19

Usai mengidap Covid-19 ternyata dapat mempengaruhi fungsi kogitif otak. Apa efek samping lainnya?


PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

3 hari lalu

PPKM Level 1 di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 7 November

Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) wilayah Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali


Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

3 hari lalu

Bukan Kemendagri Tapi Ridwan Kamil yang Tolak Perda Kota Religius Depok

Kemendagri menyatakan penolakan Perda Kota Religius di Kota Depok dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

3 hari lalu

Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Fraksi PDIP: Jadi Mubazir

Fraksi PDIP sebut penolakan Perda Kota Religius itu sentilan keras terhadap Pemerintah Kota Depok agar tidak terlalu memaksakan kehendak.