Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PDIP Sumatera Barat Putuskan Tak Ikuti Pilgub 2020

image-gnews
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat memutuskan tak mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indora Lukman mengatakan akan mengajukan sikap ini kepada DPP partai.

"Karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekadar tentang kontestasi atau pilkada tapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," kata Alex dalam keterangannya, Ahad, 6 September 2020.

Keputusan ini diambil setelah pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi dukungan kepada PDIP. Pengembalian dukungan ini imbas dari ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah-wakil kepala daerah pada Rabu, 2 September 2020.

Seusai membacakan dukungan untuk Mulyadi-Ali Mukhni ketika itu, Puan melontarkan harapan 'semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila'. Ucapan ini menuai kritik lantaran dianggap mendiskreditkan masyarakat Sumbar.

Kepada kader dan simpatisan PDIP di Sumatera Barat, Alex mengajak mereka melaksanakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumbar dengan cara mengamalkan Pancasila. Ia mewanti-wanti agar tak perlu marah karena dinamika Pilgub Sumbar 2020 ini.

"Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," kata Alex.

Alex menuturkan keputusan PDIP mengusung Mulyadi-Ali Mukhni sebelumnya menunjukkan obyektivitas partainya dalam proses seleksi. Padahal, pasangan tersebut adalah kader Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang sama-sama berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Alex, itu menandakan bahwa PDIP tak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. "Terbukti yang kami usung adalah Ketua PAN Sumbar pada saat itu meski dua kursi DPR RI (PDIP) direbut oleh PAN," kata dia.

Namun Alex mengaku kecewa karena mendengar pernyataan Mulyadi dan Ali Mukhni justru melalui media. Ali Mukhni sebelumnya mengatakan mengembalikan rekomendasi, sedangkan Mulyadi membantah disebut mengembalikan rekomendasi lantaran merasa belum pernah menerima B1KWK dari PDIP.

"Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang tampak muka, pergi nampak punggung," ujar Alex.

B1KWK adalah formulir berisi SK rekomendasi pencalonan dari partai politik untuk pasangan calon yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal parpol terkait. Menurut Alex, DPD PDIP Sumbar sudah menyerahkan B1KWK di Padang pada 4 September pada petugas penghubung pasangan calon dengan KPU Sumbar untuk keperluan pemberkasan.

Alex mengatakan tentu penyerahan itu diketahui dan disetujui oleh pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni. Kemudian Sabtu, 5 September kemarin, kata Alex, orang yang sama mewakili pasangan calon mengembalikan B1KWK kepada PDIP. "Dengan demikian drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

1 jam lalu

Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) seusai menerima surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menanti Langkah Politik PDIP Usai Khofifah-Emil Didukung PKS untuk Pilgub Jatim

Khofifah-Emil Dardak resmi didukung PKS untuk maju di Pilgub Jatim. Lantas, bagaimana langkah politik PDIP untuk Pilgub Jatim 2024?


Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

2 jam lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu (tengah), Bakal Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri), dan Bakal Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) berpose dalam acara penyerahan surat rekomendasi PKS untuk Pilkada Jawa Timur di Kantor DPP PKS, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan rekomendasi dukungan untuk Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP atas Keputusan PKS Usung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

DPP PDIP menilai PKS bermain aman dengan mengusung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024.


Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution memberikan keterangan saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu pagi, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Pengamat Politik Unpad Soal Pilkada Sumut: Edy Rahmayadi Calon Kuat Lawan Bobby Nasution, Peluang Ahok Kecil

Edy Rahmayadi bisa jadi lawan terkuat Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024. Bagaimana peluang Ahok? Begini kata pengamat politik Unpad.


Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

2 jam lalu

Thomas Djiwandono saat dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Thomas Djiwandono merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Tommy mengisi Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad menjelang pergantian Pemerintah Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons PKS dan PDIP Soal Jokowi Lantik Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu

Presiden Jokowi melantik Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, menjadi Wamenkeu. Begini respons PKS dan PDIP.


Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

2 jam lalu

Kurator IKN Ridwan Kamil saat diwawancarai usai mengunjungi ANTARA Heritage Center, Jakarta, Jumat 12 Juli 2024. ANTARA/Rio Feisal
Elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono Tertinggi di Survei Pilgub Jabar, Pengamat: Koalisi Golkar-PDIP Sulit Terbentuk

Pengamat menilai koalisi Golkar dengan PDIP di pilkada Jabar dinilai sulit terjadi meski elektabilitas Ridwan Kamil-Ono Surono tertinggi dalam survei


Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

3 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep enggan beri komentar banyak soal Pilkada Solo, saat ditemui wartawan di Mall Solo Paragon, Jawa Tengah, Sabtu, 15 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Peluang Kaesang Menang di Pilkada Jateng Lebih Kecil Dibanding di Pilkada Jakarta, Ini Alasan Pengamat Politik UGM

Pengamat politik UGM sebut peluang Kaesang menang di Pilkada Jateng lebih kecil dibandingkan di Pilkada Jakarta. Ini dua faktor penentunya.


Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

13 jam lalu

Suasana sidang gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pelanggaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terhadap KPU RI pada Kamis, 18 Juli 2024 di ruang sidang Kartika, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. TEMPO/Desty Luthfiani
Optimisme KPU Memenangi Gugatan PDIP di PTUN soal Syarat Usia Gibran sebagai Cawapres

Kendati Gibran sudah terpilih sebagai wapres, namun gugatan PDIP atas keputusan KPU tetap berlanjut di PTUN Jakarta.


Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

14 jam lalu

Aktivitas Suku Dinas Lingkungan Hidup Administrasi Kepulauan Seribu membersihkan sampah plastik di Dermaga Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Rabu, 6 Oktober 2021. TEMPO/Daniel Christian D.E
Legislator PDIP Tolak Rencana Pemprov Jakarta Buat Pulau Sampah

Pulau sampah akan dibuat di Kepulauan Seribu. Legislator PDIP menentangnya. Laut Jakarta bakal rusak.


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

17 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

17 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Berharap Putusan PTUN: Gibran Tidak Dilantik Menjadi Wapres Terpilih

Gugatan yang diajukan PDIP adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.