PDIP Sumatera Barat Putuskan Tak Ikuti Pilgub 2020

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat memutuskan tak mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020. Ketua DPD PDIP Sumbar Alex Indora Lukman mengatakan akan mengajukan sikap ini kepada DPP partai.

    "Karena bagi kami berpolitik bukan hanya soal menang kalah, tidak sekadar tentang kontestasi atau pilkada tapi lebih pada membangun dan menjaga tata nilai," kata Alex dalam keterangannya, Ahad, 6 September 2020.

    Keputusan ini diambil setelah pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur Sumatera Barat, Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan rekomendasi dukungan kepada PDIP. Pengembalian dukungan ini imbas dari ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat mengumumkan rekomendasi calon kepala daerah-wakil kepala daerah pada Rabu, 2 September 2020.

    Seusai membacakan dukungan untuk Mulyadi-Ali Mukhni ketika itu, Puan melontarkan harapan 'semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila'. Ucapan ini menuai kritik lantaran dianggap mendiskreditkan masyarakat Sumbar.

    Kepada kader dan simpatisan PDIP di Sumatera Barat, Alex mengajak mereka melaksanakan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani untuk tetap berjuang merebut simpati masyarakat Sumbar dengan cara mengamalkan Pancasila. Ia mewanti-wanti agar tak perlu marah karena dinamika Pilgub Sumbar 2020 ini.

    "Kita sudah teruji tetap konsisten dalam menghadapi apa pun bentuk dinamika politik dan kita tidak usah marah bila ada pihak yang belum berpengalaman dalam mengatasi ini," kata Alex.

    Alex menuturkan keputusan PDIP mengusung Mulyadi-Ali Mukhni sebelumnya menunjukkan obyektivitas partainya dalam proses seleksi. Padahal, pasangan tersebut adalah kader Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang sama-sama berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Menurut Alex, itu menandakan bahwa PDIP tak pernah menyimpan dendam atau sakit hati terkait pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. "Terbukti yang kami usung adalah Ketua PAN Sumbar pada saat itu meski dua kursi DPR RI (PDIP) direbut oleh PAN," kata dia.

    Namun Alex mengaku kecewa karena mendengar pernyataan Mulyadi dan Ali Mukhni justru melalui media. Ali Mukhni sebelumnya mengatakan mengembalikan rekomendasi, sedangkan Mulyadi membantah disebut mengembalikan rekomendasi lantaran merasa belum pernah menerima B1KWK dari PDIP.

    "Harusnya sebagai orang yang dituakan bisa memberikan teladan pada kami, datang tampak muka, pergi nampak punggung," ujar Alex.

    B1KWK adalah formulir berisi SK rekomendasi pencalonan dari partai politik untuk pasangan calon yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal parpol terkait. Menurut Alex, DPD PDIP Sumbar sudah menyerahkan B1KWK di Padang pada 4 September pada petugas penghubung pasangan calon dengan KPU Sumbar untuk keperluan pemberkasan.

    Alex mengatakan tentu penyerahan itu diketahui dan disetujui oleh pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni. Kemudian Sabtu, 5 September kemarin, kata Alex, orang yang sama mewakili pasangan calon mengembalikan B1KWK kepada PDIP. "Dengan demikian drama yang ngalor ngidul ini telah mencapai ujungnya," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.