Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ancaman Megawati-Pemalsuan Tanda Tangan, 4 Hal Terkait PDIP di Pilkada Surabaya

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan dalam pembukaan Sekolah Partai pembekalan Calon Kepala Daerah, yang dilakukan secara daring. Jumat 21 Agustus 2020. Foto: Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akhirnya mengumumkan pasangan calon yang akan diusung dalam Pilkada Surabaya 2020, pada Rabu 2 September 2020.

Setelah tertunda tiga kali partai berlogo kepala banteng ini akhirnya memutuskan untuk mengusung pasangan Eri Cahyadi-Armuji untuk maju di Surabaya.

"Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi dengan Armuji sebagai calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Surabaya periode 2020-2025," kata Puan, Rabu, 2 September 2020.

Eri adalah Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya yang juga disebut-sebut didukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Sedangkan Armuji adalah anggota DPRD Surabaya dari PDIP.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rekomendasi untuk Eri Cahyadi dan Armuji akan diserahkan oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Pacul Wuryanto, Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, dan Risma di Taman Harmoni, Surabaya. Taman tersebut pernah menjadi lokasi dialog Megawati dan Risma.

Berikut fakta-fakta PDIP dalam penetapan calon kepala daerah Surabaya:

1. Tarik tambang Hasto-Risma

Sebelumnya, Hasto dikabarkan bersilang pendapat dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini terkait pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Surabaya. Sejumlah sumber Tempo menuturkan, DPP PDIP hampir bulat untuk mengusung pasangan Whisnu Sakti Buana-Eri Cahyadi pada medio Agustus lalu.

Whisnu, kini Wakil Wali Kota Surabaya, didukung DPP PDIP karena dia kader tulen dan anak bekas Sekretaris Jenderal PDIP Soetjipto. Sedangkan Eri, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya saat ini, merupakan orang yang didukung Risma.

Pada Sabtu, 22 Agustus lalu, menurut sumber Tempo, DPP PDIP memanggil Eri ke Jakarta. Dalam pertemuan itu Hasto disebut meminta agar Eri menerima paket pasangan Whisnu-Eri. Namun dengan alasan sebagai aparatur sipil negara, Eri menyatakan hanya akan mengikuti arahan atasannya, yakni Risma.

Anak Risma, Fuad Bernardi, sempat bermanuver untuk menggalang dukungan bagi Eri menuju Pilkada Surabaya. Fuad mengatakan Eri cocok menjadi penerus Risma karena dianggap memahami pembangunan kota selama sepuluh tahun terakhir.

"Yang bisa menjalankan keinginan Ibu Risma ya Mas Eri," kata Fuad dikutip dari Koran Tempo edisi Kamis, 27 Agustus 2020.

Dikabarkan bersilang pendapat, Hasto kemudian membantah ada perbedaan kepentingan antara ia dan Risma. "Tidak ada tarik tambang politik di internal partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Ahad 30 Agustus 2020.

2. Ancaman Megawati pecat kader yang tak solid

Megawati mewanti-wanti para kader agar solid memenangkan pasangan calon yang diusung di Pilkada Surabaya. Ia meminta jajarannya untuk kembali memenangkan Pilkada di Kota Pahlawan itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya turunkan kepada kalian seluruh jajaran yang namanya PDIP untuk memenangkan Kota Surabaya kembali, siap apa tidak?" tanya Megawati dalam pengumuman calon kepala daerah-wakil kepala daerah secara virtual, Rabu, 2 September 2020.

Megawati menginstruksikan agar seluruh kader PDIP taat pada keputusannya mengusung Eri Cahyadi - Armuji di Pilkada Surabaya. Dia menugasi seluruh jajaran Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Surabaya untuk mengampanyekan Eri - Armuji kepada masyarakat.

Megawati lantas mengancam akan memberi sanksi kepada kader yang tak patuh pada keputusannya, bahkan tak segan memecat. "Sudah ada komando saya, menangkan Surabaya, solid. Siapa yang enggak solid saya pecat," kata Megawati.

3. Megawati kepada Whisnu: Saya tidak membuang kamu

Megawati secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana. Ia pun mengutus pengurus pusat PDIP, yakni Bambang 'Pacul' Wuryanto dan Djarot Saiful Hidayat, serta Puti Guntur Soekarno untuk datang ke Surabaya. Megawati menyatakan ingin menunjukkan bahwa PDIP tak membuang Whisnu.

"Jangan ada yang bilang, oh, Ibu Mega itu buang Whisnu. Tidak. Ini saya berhadapan sama kamu, tidak akan saya buang," kata Megawati. Mendengar hal itu, Whisnu terlihat mengepalkan tangan dan menepukkan ke dada.

Megawati lantas meminta Whisnu Sakti Buana untuk tetap taat sebagai kader PDIP. Ia juga berterima kasih lantaran Whisnu sudah mendampingi Risma sebagai Wakil Wali Kota Surabaya.

4. Tanda tangan Megawati sempat dipalsukan

Megawati mengaku tanda tangannya sempat dipalsukan dalam surat rekomendasi untuk Pilkada 2020 di Surabaya.

"Sampai tanda tangan saya saja kemarin di Surabaya itu sampai dipalsukan, kan heboh itu viral. Yang dicalonkan Mbak Puti, itu ponakan saya, putrinya Pak Guntur. Tega-teganya coba," kata Megawati dalam siaran virtual, Rabu, 2 September 2020.

Megawati mengatakan pemalsuan tanda tangan itu menunjukkan bahwa ia tak bisa dibayar dalam memutuskan calon yang diusung. Sehingga, ada pihak yang akhirnya membuat surat dibubuhi tanda tangan palsu.

Menurut Megawati, surat rekomendasi untuk pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang asli dari PDIP dilengkapi dengan barcode khusus. Hanya ia dan putranya, Prananda Prabowo, yang tahu perihal barcode tersebut.

"Artinya sulit sekali dipalsukan. Jadi sampai seperti itu lho. Kalau ada yang palsu-palsu ya gampang, saya langsung tahu," ujar Megawati.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

11 jam lalu

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kedua kiri) bersama istri (ketiga kiri) berfoto bersama pelajar dengan membawa Piala Adipura Kencana 2023 saat kirab di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 6 Maret 2024. Kota Surabaya meraih penghargaan Adipura Kencana untuk ke-8 kalinya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas prestasi dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup. ANTARA FOTO/Didik Suhartono
PDIP Surabaya Usulkan ke DPP Inkumben Eri Cahyadi-Armuji Maju Pilkada Kota Surabaya

PDIP Surabaya mengusulkan wali kota - wakil wali kota inkumben Eri Cahyadi-Armuji maju ke Pilkada Kota Surabaya 2024.


Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

17 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (kiri) mendampingi rekannya saat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.


Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

19 jam lalu

Ketua sidang panel tiga Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Konstitusi Anwar Usman (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Saat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP

Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.


Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

1 hari lalu

Sebelum terjun ke dunia politik, pemilik nama lengkap Muhammad Haji Said Abdullah pernah bekerja di beberapa perusahan bidang ekspor impor perikanan hingga batubara. sumenepkab.go.id
Soal Peluang Dukung Khofifah di Pilkada Jatim, Said Abdullah PDIP: Kami Sudah Duduk Bersama

Said juga merespon soal adanya kabar pertemuan dengan Khofifah dengan secara tertutup.


Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

1 hari lalu

Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto Sabtu, 17 Februari 2024/dok tim media Khofifah
Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.


Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

1 hari lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 30 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ketum Projo Budi Arie Pastikan Jokowi Bukan Lagi Kader PDIP

Ketika ditanya peluang Jokowi masuk partai lain, Budi Arie meminta publik menunggu. Dia juga bicara soal peluang Jokowi masuk Golkar.


Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.


5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.


Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

2 hari lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berjabat tangan saat melakukan pertemuan di kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. Prabowo bertemu dengan Muhaimin Iskandar untuk silahturahmi setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih periode 2024-2029 oleh KPU. TEMPO/M Taufan Rengganis
Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?


Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.