TEMPO.CO, Jakarta-Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir mengatakan, pihaknya berencana membentuk panitia khusus atau panitia kerja mengenai penyelundupan barang impor. Menurut Adies, rencana itu berangkat dari laporan tentang banyaknya impor ilegal yang masuk ke Jawa Timur.
“Bukan hanya tekstil, ada bawang, barang elektronik, mobil mewah dan lain-lain. Nanti kami lihat dulu, apakah perlu panja atau pansus. Di Komisi III itu kan ada panja penegakkan hukum,” kata politikus Partai Golkar itu kepada Tempo di sela-sela kegiatan kunjungan spesifik Komisi III DPR di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Rabu, 2 September 2020.
Selain Adies, anggota Komisi III yang hadir antara lain Syarifuddin Sudding, Desmond J. Mahesa, dan Arteria Dahlan. Kunjungan itu sekaligus menindaklanjuti berita di Majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul Hijau-Merah Jalur Anugerah. Dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sedang mengusut dugaan penyimpangan 69 kontainer tekstil melalui Pelabuhan Tanjung Perak oleh PT Anugerah Citra Cendana.
Penyelundupan diduga untuk menghindari biaya safeguard. Adies dan Sudding disebut turut berperan meloloskan barang impor itu. Namun dalam rapat dengan jajaran Kejati Jawa Timur serta Bea dan Cukai Jawa Timur, baik Adies maupun Sudding membantah terlibat. “Saya kaget nama saya disebut dalam berita. Saya tidak pernah menelepon Kajati Jatim dan pengusahanya. Bisa dicek,” kata Sudding.
Di sisi lain Adies justru mengapresiasi berita Tempo karena dianggap membuka jalan untuk bisa masuk dalam pembentukan pansus atau panja. Sebab, kata dia, dari berita itu tergambar ada kebocoran-kebocoran penerimaan negara.
“Berita Tempo itu bisa menjadi entry poin kami masuk ke pansus atau panja. Saya mengapresiasi juga sama Tempo. Penyelewengan oknum betul-betul jadi perhatian agar negara mendapat pemasukan yang maksimal,” katanya.
Menurut Adies, jika nantinya membentuk panja atau pansus, Komisi III perlu berkoordinasi dengan komisi lain. Karena menyangkut Bea dan Cukai, misalnya, maka harus melibatkan Komisi XI. Juga dengan Komisi VI karena terkait dengan BUMN. “Kami mulai dari tekstil dulu,” katanya.
