Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PGRI Minta Subsidi Pulsa untuk Siswa Tak Mampu dan Guru Honorer Lebih Diutamakan

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi saat sesi wawancara dengan TEMPO di Gedung Guru PGRI, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Unifah Rosyidi saat sesi wawancara dengan TEMPO di Gedung Guru PGRI, Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi menyambut baik dan mengapresiasi rencana pemerintah dalam memberikan subsidi pulsa untuk kuota internet bagi siswa dan guru, hingga guru honorer.

Unifah menyatakan PGRI termasuk yang mengusulkan dana POP (Program Organisasi Penggerak) lebih baik digunakan untuk membantu pembelian pulsa bagi guru, siswa, mahasiswa dan dosen.

“Idealnya memang semua tapi ya sepertinya tidak mungkin, tidak cukup, oleh karena itu butuh kriteria” ujar Unifah kepada Tempo Jumat 28 Agustus 2008

Dalam pembuatan kriteria tersebut, Kemendikbud bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah, akan terlihat mana yang sangat membutuhkan bantuan pulsa dari pemerintah, setelah diberikan pun perlu diawasi penggunaannya.

"Jangan sampai guru honorer baik sekolah swasta ataupun negeri yang selama ini mengisi kekurangan justru mereka yang tidak dapat” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Unifah menyatakan memberikan prioritas kepada yang paling membutuhkan terlebih dahulu, anak-anak yang tidak memiliki kemampuan membeli gawai ataupun membeli pulsa.

Ia mendorong agar pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan guru, khususnya dalam hal ini guru honorer dan guru yang mengajar di daerah di daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan)

"Untuk siswa yang belajar secara daring juga harus diperhatikan kebutuhan dasar infrastruktur, seperti BTS, supaya yang tidak terjangkau juga mendapatkan bantuan pendidikan dari pemerintah untuk belajar yang lebih baik," katanya.

ALEXANDRA HELENA 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

6 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
Darurat Judi Online: Guru Honorer Wanita Ini Kecanduan sampai Tilap HP Ibu dan Terjerat Pinjol untuk Main

Seorang guru honorer di Kota Palangka Raya kecanduan bermain judi online sampai menilap HP ibunya dan memakai KTP adiknya untuk pinjol.


Anggota DPRD DKI Desak Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMP

45 hari lalu

Massa pekerja honorer K2 DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI, Rabu, 26 September 2018. Tuntutan utama yang disuarakan para pekerja K2 adalah meminta SK Gubernur. Selama ini, status mereka tidak jelas apakah termasuk kategori pegawai tidak tetap (PTT) atau bukan. Honorer K2 Jakarta hanya dijadikan pekerja harian lepas (PHL). Padahal beban kerja honorer K2 sama seperti PTT, bahkan setara dengan PNS. TEMPO/Subekti
Anggota DPRD DKI Desak Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMP

DPRD DKI Jakarta menyoroti upah rendah guru honorer yang bahkan dinila lebih rendah dari penyedia jasa layanan perorangan.


Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

50 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melihat menu makanan milik siswa saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.
Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Program makan siang gratis Prabowo-Gibran menjadi polemik karena akan gunakan dana BOS untuk pembiayaannya. Apa kata Faisal Basri dan PGRI?


Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

50 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Peneliti CIPS Nilai Program Makan Siang Gratis Ancam Kualitas Pendidikan Nasional

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menanggapi soal pembiayaan program makan siang gratis dari dana Badan Operasional Sekolah (BOS).


Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

50 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam pembukaan Vokasifest dan Festival Merdeka Beajar 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem: Sebanyak 774.999 Guru Honorer Lulus ASN PPPK

Nadiem Makarim mengatakan, sebanyak 774.999 guru honorer telah lulus seleksi guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.


Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

52 hari lalu

Ketua PGRI Unifah Rosyidi. (ANTARA/PGRI)
Beda Respons PGRI Soal Makan Siang Gratis Pakai Dana Bos: yang Penting Ada Uangnya

PGRI menilai, tidak ada yang perlu dipersoalkan mengenai pembiayaan program makan siang dan susu gratis yang menggunakan dana BOS.


Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

53 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara Peringatan HUT ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2023 di Jakarta, pada Sabtu 25 November 2023. ANTARA/Yashinta Difa
Marak Kasus Bullying, Jokowi kepada Guru: Jangan Sampai Ada Siswa Ketakutan di Sekolah

Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatiannya atas perundungan (bullying) yang terjadi di sekolah-sekolah.


PGRI: Sekolah Harus Terapkan Mekanisme Terbuka dalam Kasus Perundungan

53 hari lalu

Ilustrasi perundungan. Sumber: www.dailymail.co.uk
PGRI: Sekolah Harus Terapkan Mekanisme Terbuka dalam Kasus Perundungan

Jokowi juga sempat menyinggung kasus perundungan di sekolah dan meminta sekolah tidak menutup-nutupi kasus perundungan.


Dana BOS akan Digunakan untuk Makan Siang Gratis, P2G: Guru Saja Belum Sejahtera

54 hari lalu

Dua siswa membawa tempat berisi makan saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Dana BOS akan Digunakan untuk Makan Siang Gratis, P2G: Guru Saja Belum Sejahtera

Usulan agar makan siang gratis diambil dari dana BOS dinilai malah menambah persoalan.


Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

54 hari lalu

Presiden Jokowi menghadiri Kongres XXIII PGRI 2024 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Maret 2024. Foto: Hendrik Yaputra
Cerita Jokowi Tak Bisa Tolak Undangan Kongres PGRI

Demi menghadiri acara PGRI, Jokowi mengaku menggeser jadwal membuka Muktamar XX Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Palembang.