PSHK Khawatir Revisi Pasal Usia Hakim Mahkamah Konstitusi Jadi Media Barter

Reporter

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat 24 Juli 2020. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Agil Oktrayal mengungkapkan kekhawatirannya terkait revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau revisi UU MK yang kini bergulir di DPR. Ia khawatir revisi UU ini akan digunakan sebagai media barter, karena menguntungkan hakim konstitusi yang saat ini menjabat dengan memperpanjang masa jabatannya.

"Penambahan usia hakim Mahkamah Konstitusi ini diberlakukan secara retroaktif, yang berarti diberlakukan terhadap hakim yang menjabat sekarang. Akan ada konflik kepentingan yang coba dimainkan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Karena legislasi ini menguntungkan hakim MK yang sedang menjabat," kata Agil dalam konferensi pers Tolak RUU MK oleh Koalisi Save Mahkamah Konstitusi yang diadakan secara daring, Jumat 28 Agustus 2020.

Agil khawatir revisi ini akan menjadi barter di kemudian hari. Ia melihat ada beberapa kepentingan legislasi di MK, baik perkara yang tengah berjalan, atau yang akan datang. Undang-Undang yang saat ini tengah berperkara di MK ada UU KPK, UU penanganan Covid-19, UU Minerba. Adapun Undang-Undang yang berpotensi berperka di MK adalah UU Cipta Kerja.

"Nah pada akhirnya kami lihat bahwa ini akan jadi barter. Jadi sekarang sangat banyak UU kontroversial dan diuji di MK. Ini yang menjadi kehawatiran akan terjadi barter dari UU MK dan perkara yang sedang berjalan di MK," ujarnya.

Alasan lain yang membuatnya khawatir dengan hakim periode ini adalah Arief Hidayat, hakim MK yang pernah dijatuhi hukuman etik pada 2017 lalu. "Mana mungkin memperpanjang usia jabatan hakim sekarang sedangkan ada hakim yang pernah dijatuhi hukuman etik saat itu," tuturnya.

Merujuk Undang-undang MK Nomor 24 Tahun 2003 yang berlaku saat ini, usia minimal hakim ialah 40 tahun dan pensiun di usia 65. Bila revisi ini diberlakukan maka aturan minimal usia hakim menjadi 60 tahun dan bisa menjabat tanpa seleksi hingga usia 70 tahun.

FIKRI ARIGI






Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

5 hari lalu

Pandangan Kritis Azyumardi Azra Soal Pemindahan IKN

Prof Azyumardi Azra mengkritisi pemerintah mengenai pemindahan IKN dan menggugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi.


LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

8 hari lalu

LHKP Muhammadiyah Minta Wacana Jokowi Jadi Cawapres Dihentikan

LHKP Muhammadiyah menilai wacana Jokowi jadi cawapres tak sehat untuk demokrasi.


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

9 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

9 hari lalu

Jokowi Jamin Hak Penghayat Kepercayaan di Perpres Strategi Kebudayaan

Salah satu yang diatur dalam Perpres yang diteken Jokowi ini adalah jaminan atas hak kelompok penghayat kepercayaan dalam urusan pemajuan kebudayaan.


Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

10 hari lalu

Wacana Jokowi jadi Cawapres, Relawan Anies Duga karena Kekhawatiran Program Presiden Tak Lanjut

Raharja Waluya Jati menduga munculnya wacana Jokowi maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024, karena kekhawatiran tak adanya keberlanjutan dari program Jokowi


Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

10 hari lalu

Peluang Jokowi Jadi Cawapres, Projo: Itu Wacana di Negara Demokrasi

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan mencuatnya isu Joko Widodo alias Jokowi menjadi cawapres merupakan sebuah wacana.


Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

10 hari lalu

Isu Jadi Cawapres 2024, Jokowi: Itu dari Siapa?

Jokowi menjelaskan, dirinya sudah pernah menjawab soal isu dirinya bakal menjabat tiga periode hingga perpanjangan masa jabatan.


Hakim Senior AS Ditunjuk untuk Selidiki Ribuan Dokumen Rahasia dari Rumah Donald Trump

10 hari lalu

Hakim Senior AS Ditunjuk untuk Selidiki Ribuan Dokumen Rahasia dari Rumah Donald Trump

Hakim Raymond J. Dearie akan memiliki wewenang untuk menyaring lebih dari 11.000 catatan dari rumah Donald Trump yang disita FBI bulan lalu


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

10 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

11 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.