Din Syamsuddin Ogah Melayani Reaksi Tak Substansial soal Deklarasi KAMI

Reporter

Mantan panglima TNI, Gatot Nurmantyo, dan mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, dalam acara deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, 18 Agustus 2020. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Deklarator dan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)  Din Syamsuddin menegaskan tidak akan melayani reaksi tidak substantif dalam menanggapi deklarasi KAMI pada 18 Agustus lalu.

"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elite, apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi," kata Din Syamsuddin, dalam pernyataan tertulis, di Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2020.

Menurut Din, KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Din mempertanyakan jika apa yang mereka sampaikan tidak ditanggapi secara isi, melainkan menyerang secara pribadi dan cenderung mengalihkan opini.

Menurut mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah itu, setidaknya ada dua pertanyaan yang diajukan KAMI kepada pemerintah untuk dijawab. Pertama, soal oligarki politik yang membuat keputusan partai politik ditentukan segelintir orang. Mereka akhirnya mengendalikan DPR dan mengabaikan aspirasi rakyat.

Kedua, budaya politik dinasti yang menghalangi orang-orang lebih berkualitas untuk maju sebagai pemimpin. "Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu," kata Din.

Din berujar KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan isu. Menurutnya, KAMI siap berdiskusi. "Bahkan berdebat mengadu pikiran," pungkas Din Syamsuddin.

Sebelumnya, Din mengatakan bahwa ada 150 tokoh yang sudah tergabung dalam KAMI. Di antara 150 tokoh itu ada Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Ihwal dideklarasikannya KAMI, menurut Din karena adanya persamaan pikiran dan pandangan dalam kehidupan kenegaraan Indonesia yang akhir-akhir ini telah menyimpang dari cita-cita nasional dan nilai dasar yang disepakati para pendiri bangsa.






Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

11 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

23 hari lalu

Pemerintah Naikkan Harga BBM, Din Syamsuddin: Pertanda Rezim Tidak Prorakyat

Menurut Din Syamsuddin, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM ini membajak hak rakyat.


Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

40 hari lalu

Partai Berkarya dan Partai Pelita Din Syamsuddin Gugat Keputusan KPU ke Bawaslu

Pengajuan permohonan sengketa bisa dilakukan maksimal tiga hari sejak dikeluarkannya Keputusan KPU atau Berita Acara KPU.


16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

41 hari lalu

16 Parpol Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024: Partai Besutan Farhat Abbas hingga Cucu Soeharto

Sebanyak 16 partai gagal menjadi calon peserta Pemilu 2024, karena dokumen pendaftaran mereka dinyatakan tidak lengkap hingga akhir masa pendaftaran pada 14 Agustus 2022.


Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

45 hari lalu

Hadapi Pemilu 2024, Partai Pelita Sasar Pemilih Milenial

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula pun menyebut bahwa 70 persen dari kader Partai Pelita merupakan generasi muda yang berusia di bawah 40 tahun.


Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

55 hari lalu

Pemain Lama dengan Bungkus Partai Baru di Pemilu 2024

Sejumlah partai mendaftar untuk ikut Pemilu 2024. Ada partai besutan loyalis Anas Urbaningrum hingga partai bentukan Amien Rais.


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dihukum 10 Bulan Penjara

24 Mei 2022

Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Dihukum 10 Bulan Penjara

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Anton Permana.


UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

20 Mei 2022

UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin terhadap kasus pencekalan Ustad Abdul Somad atau UAS di Singapura.


Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

18 Mei 2022

Partai Pelita yang Mencoba Bertarung di 2024, Ini Profilnya

Partai Pelita, yang dideklarasikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin ini telah resmi berdiri dan mengantongi SK dari Kemenkumham.