Mahfud Md: TNI Tetap akan Dilibatkan Tangani Terorisme

Reporter

Editor

Amirullah

Sejumlah anggota TNI berjaga di kawasan Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, 16 Agustus 2018. Kapolri Tito Karnavian memprediksi ada empat risiko keamanan yang menjadi prioritas, yakni terorisme, kebakaran hutan, kejahatan jalanan, dan kemacetan lalu lintas. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan pemerintah akan tetap pada rencana melibatkan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, kendati banyak mendapat penolakan. Rancangan Peraturan Presiden tentang Keterlibatan TNI dalam Aksi Terorisme, kata Mahfud, telah rampung dan siap diserahkan ke DPR untuk dibahas.

"Oleh sebab itu, mohon dimaklumi kalau Mbak Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR) akan membahas Perpres ini sebentar lagi di DPR,"ujar Mahfud saat menjadi pembicara dalam acara diskusi yang diselenggarakan lembaga survei SMRC, Ahad, 23 Agustus 2020.

Mahfud menjelaskan, Perpres ini merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam ayat (1) Pasal 43 I UU tersebut, disebutkan bahwa "Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang".

"Jadi, TNI dilibatkan dalam penyelesaian aksi terorisme, bukan tindak pidana terorisme," ujar Mahfud.

Terkait batasan keterlibatan TNI, Mahfud menjelaskan, tentara hanya dibatasi pada aksi spesifik yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi, baik karena teritori maupun jenis kejahatannya. Maka dari itu, kata Mahfud, peran mereka harus diatur dalam Perpres.

"Misalnya, menangani teror di kantor kedutaan besar, kapal-kapal, ZEE, polisi kan enggak bisa masuk karena di luar kedaulatan teritori. Hanya tentara yang bisa masuk," ujar dia.

Mahfud berharap, seluruh elemen masyarakat dapat memahami alasan pemerintah mengeluarkan Perpres terkait pelibatan TNI dalam aksi terorisme.

"Kalau rakyat menginginkan TNI hanya menjalankan tugas pertahanan saja, tidak bisa walaupun rakyat tidak setuju. Itu realitas sekarang, ndak bisa kalau TNI tidak dilibatkan dalam urusan tertentu terkait keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dalam masyarakat," ujar Mahfud.

Penolakan pelibatan TNI disuarakan sejumlah pihak. Mereka berdalih aturan itu berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang TNI.

Catatan Redaksi:

Judul berita ini direvisi pada Ahad, 23 Agustus 2020, pukul 14.46 WIB. Sebelumnya berita berjudul "Mahfud Md: TNI Tetap Dilibatkan Tangani Terorisme, Meski Rakyat Tak Setuju". Terima kasih.






Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

3 jam lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

6 jam lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur, dan Profil Kapolres Metro Jakarta Selatan Jadi Top 3 Metro

DKI Jakarta bersama personel gabungan TNI, Polri, dan komunitas masyarakat melaksanakan gerebek lumpur jadi Top 3 Metro.


Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

7 jam lalu

Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja


Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

17 jam lalu

Sidang Kasus Terorisme Farid Okbah di PN Jaktim Digelar Tertutup

Sidang kasus terorisme dengan tersangka Farid Okbah digelar secara tertutup. Agenda sidang pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.


Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

22 jam lalu

Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman hadir dalam rapat di Komisi I DPR.


5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

1 hari lalu

5 Situasi Menjelang G30S, Pertentangan TNI dan PKI Makin Memanas

G30S menjadi salah satu peristiwa kelam perjalanan bangsa ini. Berikut situasi-situasi menjadi penyebab peristiwa itu, termasuk dampak setelah G30S.


DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

1 hari lalu

DKI Ajak TNI dan Polri Gerebek Lumpur Bersihkan Waduk Pluit Jakarta

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini bersama personel gabungan Pemerintah Kota, TNI, Polri, dan komunitas menjalankan gerebek lumpur di Waduk Pluit.


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

1 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang