Menaker Ungkap 5 Syarat BLT Pekerja Agar Dapat Subsidi Rp600 Ribu

Reporter

Menaker Ida Fauziyah saat pertemuan Tingkat Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ALMM) tentang dampak Covid-19 melalui Video Conference di Kemanker, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengungkap sejumlah syarat yang harus dipenuhi para pekerja atau buruh agar mendapatkan BLT Pekerja sebesar Rp600 ribu selama empat bulan dari pemerintah. Subsidi ini diberikan untuk membantu pekerja terdampak pandemi Covid-19, dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Syarat pertama tentu saja, WNI, yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kedua, terdaftar sebagai peserta BPJS yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan noker kartu kepesertaan membayar iuran sesuai besaran upah," ujar Ida Fauziyah via telekonferensi dari Kantor Presiden, Senin, 10 Agustus 2020.

Syarat ketiga, memiliki rekening bank (Himbara) yang masih aktif. Keempat, tidak termasuk dalam peserta penerima manfaat program kartu pra kerja. Kelima, membayar iuran BPJS hingga Juni 2020.

Bantuan ini akan ditransfer langsung ke rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam Himbara. Mekanime penyaluran subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan.

"Satu kali pencairan subsidi itu sebesar Rp1,2 juta, jadi dua kali pencairan," ujar Ida.

Alasan pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan, ujar Ida, agar bantuan tepat sasaran. Data penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data per 30 juni 2020. Jumlah calon penerima ditingkatkan, menjadi 15.725.232 orang dari semula 13.870.496 orang.

"Dengan demikian, anggaran bantuan pemerintah untuk subisidi upah ini mengalami kenaikan menjadi Rp37,7 T dari semula Rp 33,1 T," ujar Ida.

DEWI NURITA






BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja untuk Difabel, Simak Penjelasannya

3 jam lalu

BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja untuk Difabel, Simak Penjelasannya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan sedang membuka lowongan kerja hingga 29 Januari 2023.


BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

1 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Wajah Baru Pelayanan di Tangerang

Housewarming ini mempermudah pelayanan dengan digitalisasi.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

2 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Cara dan Syarat Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan

Berikut cara dan syarat klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan sesuai kategori tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.


Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

9 hari lalu

Soal Bentrok Maut di PT GNI, Kemnaker Bakal Tempuh Langkah Hukum

Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker bakal memempuh langkah hukum jika PT GNI terbukti tak jalankan ketentuan ketenagakerjaan


Kecelakaan Kerja Masih Tinggi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Penerapan K3 Tidak Bisa Ditawar

11 hari lalu

Kecelakaan Kerja Masih Tinggi, Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Penerapan K3 Tidak Bisa Ditawar

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegakan bahwa penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar.


Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

11 hari lalu

Moeldoko Minta Seluruh Personel KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyerahkan santunan senilai total Rp342 juta kepada ahli waris dari almarhum Sandjaja yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan KSP.


Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

15 hari lalu

Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

Apindo menyatakan kejadian PHK yang ditawarkan oleh PT Nikomas Gemilang bukanlah kejadian pertama suatu perusahaan dalam setahun terakhir ini.


Jambi, Provinsi Pertama Daftarkan 78 Ribu Pekerja Rentan di BPJS Ketenagakerjaan

21 hari lalu

Jambi, Provinsi Pertama Daftarkan 78 Ribu Pekerja Rentan di BPJS Ketenagakerjaan

Dana untuk mendaftarkan 78 ribu pekerja rentan di pedesaan diambil 10 persen dari program BKBK.


Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

35 hari lalu

Pemkab Tangerang Daftarkan 50 Ribu Pegawai Non ASN dan Pekerja Rentan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Perlindungan tersebut juga akan bertambah pada tahun depan dan direncanakan hingga 75 ribu pegawai Non ASN dan pekerja rentan.