Kaderisasi Partai, Alasan PDIP Ikut Seleksi Koordinator PKH Kemensos

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan ihwal surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berisi instruksi kepada para kader untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) kabupeten/kota tahun 2020.

Menurut Hasto, instruksi tersebut merupakan bagian dari fungsi utama dan tradisi demokrasi yang dijalankan partai dalam rangka melakukan kaderisasi kepemimpinan secara berjenjang. "Partai yang menang Pemilu, dimana pun tradisi demokrasi di seluruh dunia, maka partai lalu menempatkan kader-kadernya pada jabatan strategis," ujar Hasto lewat keterangan tertulis, Senin, 3 Agustus 2020.

Surat instruksi itu, kata Hasto, ditujukan mendorong para kader untuk aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, salah satunya dalam program PKH. "Dan partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat," ujarnya.

Surat yang diteken Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Nusyirwan Soejono pada 15 Juli 2020 itu menginstruksikan kepada DPC PDIP mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut dengan memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan itu diatur dalam surat Kemensos Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Nomor 1125/3.4/KP.02.01/7/2020, tanggal 8 Juli 2020 perihal Pelaksanaan Rekrutmen dan Seleksi Koordinator Kabupaten/Kota PKH Tahun 2020.

Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan tidak tahu-menahu ihwal surat instruksi DPP PDIP tersebut. "Itu wewenang DPP PDIP. Saya tidak pernah sekalipun minta dibuatkan surat seperti itu," ujar Juliari saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 1 Agustus 2020.

Menurut Juliari, proses rekrutmen dan seleksi PKH yang berlangsung di Kemensos terbuka untuk umum dan tidak ada pengkhususan untuk kelompok tertentu. "Saya juga tidak pernah terlibat di urusan rekrutmen pendamping karena hal tersebut sudah ada mekanismenya yang sudah berjalan bertahun-tahun," ujar kader PDIP ini.

DEWI NURITA