Hasto PDIP: Masak Kami Disebut Komunis?

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat menghadiri acara ulang tahun ke-22 Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu petang, 18 Juli 2020. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh anak bangsa mengembangkan tradisi intelektual, khususnya menyangkut Pancasila dan Islam di Indonesia. Ia mengatakan tradisi intelektual ini penting agar semua pihak tak mudah dibentur-benturkan.

    Ia juga menyinggung tuduhan yang dilontarkan kepada partainya sebagai pengusung ideologi komunis. Menurut Hasto, hal tersebut perlu diluruskan.

    "Masa karena kepentingan politik, kami disebut komunis? Ini perlu kami luruskan," ujar Hasto saat menghadiri ulang tahun Partai Bulan Bintang di Jakarta Selatan, Sabtu, 18 Juli 2020, dikutip dari keterangan tertulis.

    Menurut Hasto, tradisi intelektual juga penting karena belakangan banyak pihak bertindak atas nama kepentingan politik tanpa mendalami dulu apa yang terjadi. Khususnya, kata dia, ialah yang membenturkan Pancasila, Islam, dan menyangkut proklamator sekaligus Presiden pertama Soekarno.

    Padahal, kata Hasto, Soekarno menyatakan bahwa Pancasila adalah bintang penunjuk arah atau lead star arah bangsa ke depan. Atas kepeloporan Pancasila itu juga, Indonesia di era Bung Karno melaksanakan Konferensi Asia Afrika pada 1955.

    Hasto Kristiyanto mengatakan, meski dalam kesehariannya menampilkan jati diri kebangsaan, Bung Karno adalah Islam sejati yang selalu menunaikan salat lima waktu. Bahkan, lanjutnya, Bung Karno meminta Uni Soviet mencari serta memugar makam Imam Bukhari sebagai syarat kehadirannya ke negeri komunis tersebut.

    PDI Perjuangan belakangan didera tuduhan komunis. Label sebagai komunis ini menguat seiring dengan polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.