TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) butuh Rp 1,3 triliun untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada 2021. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan anggaran ini diperlukan untuk memverifikasi dan validasi DTKS di 34 provinsi di Tanah Air.
"Kami membutuhkan anggaran yang kami harap dapat dukungan dari Bappenas dan Kemenkeu dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi," kata Juliari dalam rapat kerja di Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 1 Juli 2020.
Juliari menjelaskan, Kementerian Sosial mendapatkan pagu indikatif untuk tahun 2021 sebesar Rp 425 miliar. Dengan angka ini, Kemensos hanya bisa fokus verifikasi dan validasi data yang telah terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Target verifikasi dan validasi dengan Rp 425 miliar itu, kata Juliari, ialah 12 juta rumah tangga yang tersebar di 32 provinsi, Papua dan Papua Barat tak termasuk.
"Saya minta PKH dan sembako itu diverivali (verifikasi validasi) ulang apakah memang 10 juta PKH dan 15 juta sekian sembako masih layak, karena anggaran cuma Rp 425 miliar," ujar dia.
Jika usulan tambahan anggaran disetujui, Juliari mengatakan Kemensos bisa melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di 34 provinsi di Indonesia.
"Dengan anggaran ini, yang sudah terima kami verivali ulang, yang tidak juga kami verivali," kata politikus PDIP ini.
