Tanggapi Ketum Golkar, Nagara Institut: Parpol Kalah dari Dinasti Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich (kanan) memberikan keterangan pers usai bimbingan teknis (Bimtek) pengurus Partai Golkar untuk Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk Freidrich (kanan) memberikan keterangan pers usai bimbingan teknis (Bimtek) pengurus Partai Golkar untuk Pilkada serentak 2020 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Nagara Institute mengomentari pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto soal dinasti politik.

    Direktur Eksekutif Nagara Institue, Akbar Faizal, mengatakan pernyataan Airlangga bahwa dinasti politik merupakan realitas yang dikehendaki masyarakat, tidak tepat. Pernyataan ini dinilai partai politik telah kalah dengan menerima dinasti politik.

    "Terbaca dengan kuat pesan bahwa partai politik kalah dan selanjutnya menerima apa adanya politik dinasti ini. Sesuatu yang sangat membahayakan perjalanan demokrasi elektoral kita," kata Akbar pada Sabtu, 1 Agustus 2020.

    Sebelumnya, Airlangga mengatakan dinasti politik di Pilkada 2020 merupakan realitas politik yang dikehendaki. Dinasti politik pun, kata dia, sah sepanjang dipilih oleh masyarakat.

    "Kalau sejauh masyarakat memilih, itu secara demokratis adalah sah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat 31 Juli 2020.

    Pernyataan ini, kata Akbar, juga dapat dimaknai sebagai parpol khususnya Golkar tidak berniat untuk memahami situasi yang membahayakan demokrasi. Sekaligus tidak bermaksud untuk mengupayakan berbagai langkah untuk menghentikan praktek anomali demokrasi.

    Akbar mengatakan dinasti adalah bentuk praktek kejahatan politik yang terorganisir dengan baik terhadap demokrasi. Sebab melegitimasi berkumpulnya kekuatan politik di satu kelompok berdasarkan kekerabatan.

    "Dinasti politik merampas hak rakyat dan atau orang lain untuk mengambil peran-peran konstitusional dalam kehidupan sosial politik rakyat sekaligus merusak kaderisasi partai politik," kata Akbar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jaksa Pinangki Ditahan, Diduga Terima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra

    Kejaksaan Agung menetapkan Jaksa Pinangki sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi. Ia dikabarkan menerima Rp 7,4 Miliar dari Djoko Tjandra.